Detak.news — Riset kesehatan, yang seringkali dianggap sebagai garda terdepan kemajuan medis, ternyata menyimpan sisi gelap yang turut mempercepat krisis ekologis global. Sebuah kajian utama dalam Bulletin of the World Health Organization (WHO) yang ditulis oleh Gabrielle Samuel dan Frederico Lucivero dari King’s College London, berjudul ‘Ethical and Social Difficulties of Addressing Environmental Harms Related to Health Research’, mengupas premis kontroversial ini.

Studi literatur tersebut menyoroti sebuah anomali: riset kesehatan modern tidak hanya menghasilkan pengetahuan, inovasi, dan teknologi medis baru, tetapi juga secara masif menstimulasi emisi karbon dan konsumsi energi. Dampak ekologis nyata ini seringkali lebih besar dari persepsi publik.

Merujuk pada publikasi ‘Health Care’s Climate Footprint’ (2024), aktivitas riset sains dan kedokteran global diperkirakan menyumbang 2 gigaton karbon ekuivalen per tahun. Angka ini setara dengan 4,4 persen emisi karbon dunia. Studi lain dari Stratingh Institute for Chemistry bahkan menunjukkan bahwa satu laboratorium kimia dengan 45 peneliti aktif dapat menghasilkan hingga 7 ton limbah kimia berbahaya dalam setahun. Jika sektor riset kesehatan global diibaratkan sebuah negara, maka ia akan menjadi salah satu dari lima kontributor emisi karbon terbesar, memperberat krisis iklim dan kerusakan ekosistem.

Dampak Ekologis di Tengah Ambisi Riset Nasional

Dalam konteks Indonesia yang berambisi membangun kedaulatan sains dan teknologi, diskusi mengenai dampak ekologis riset menjadi relevan. Komitmen pemerintah untuk meningkatkan investasi riset sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM) melalui suntikan anggaran hingga empat triliun rupiah dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, tentunya memicu inovasi riset. Namun, pertanyaan mendasarnya adalah, apakah dampak ekologis telah menjadi pertimbangan dalam ambisi riset nasional ini?

Bukan Urusan Peneliti?

Sistem riset kesehatan dan sains di Indonesia saat ini masih banyak dikendalikan oleh dunia kampus yang berorientasi pada publikasi dan peringkat internasional. Pemerintah pun terkesan fokus pada indikator kinerja administratif yang populer, seperti perubahan nama program studi ‘teknik’ menjadi ‘rekayasa’, yang dinilai kurang selaras dengan spirit pengembangan sains yang ramah ekologis.

Dalam kerangka sistem ini, isu reduksi jejak karbon seringkali dianggap ‘bukan urusan peneliti’, berada di luar indeks peringkat kampus, bahkan bukan target penilaian pemberi hibah. Sebuah penelitian dari Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, IPB University, menemukan bahwa status keberlanjutan pengelolaan lingkungan di rumah sakit pendidikan yang terafiliasi riset kesehatan di Indonesia masih berada pada kategori ‘cukup berkelanjutan’ atau ‘yellow hospital’, belum benar-benar hijau.

Kritik terhadap fenomena ini telah lama disuarakan oleh lembaga kesehatan lingkungan dan media arus utama di Indonesia. Media seperti Tempo kerap menyoroti kinerja kampus dan institusi riset yang masih terjebak pada budaya kuantifikasi publikasi, jumlah sitasi, ranking internasional, dan akreditasi institusi, tanpa menghitung dampak ekologis dan beban lingkungan.

Budaya akademik yang sangat kompetitif namun seringkali salah kaprah juga mendukung anggapan bahwa reduksi jejak karbon ‘bukan urusan peneliti’. Editorial The Lancet mengkritik budaya ‘publish or perish’ di universitas yang mendorong pengejaran publikasi di jurnal terindeks global tanpa refleksi yang memadai terhadap dampak nyata bagi masyarakat dan lingkungan.

Digitalisasi yang Tetap Berdampak

Hampir seluruh fakultas kedokteran dan sains di Indonesia memiliki jurnal elektronik, repositori skripsi dan tesis, serta server pembelajaran daring dan penyimpanan data berbasis ‘cloud’ untuk memenuhi kebutuhan akreditasi. Meskipun tampak ‘paperless’ dan modern, digitalisasi sesungguhnya tidak pernah benar-benar tanpa jejak karbon.

International Energy Agency melaporkan bahwa pusat data berbasis kampus dan jaringan transmisinya mengonsumsi hingga 1,5 persen dari total listrik regional. Konsumsi energi ini berasal dari pendingin server, komputasi, penyimpanan jangka panjang, hingga pemanfaatan kecerdasan buatan. Studi Universitas Groningen membuktikan bahwa konfigurasi publikasi digital semacam ini menghasilkan emisi tahunan setara dengan 17 ton limbah plastik dari aktivitas laboratoriumnya.

Ketika setiap kampus membangun sistem repositori sendiri tanpa integrasi nasional yang efisien, terjadi akumulasi konsumsi energi digital yang masif, yang tidak pernah dihitung dalam kalkulasi biaya pembangunan riset nasional. Masalah ini semakin kompleks karena banyak penelitian kesehatan di Indonesia dilakukan dengan ‘novelty’ rendah dan cenderung mengulang tema yang sama. Penelitian tentang perilaku, kepuasan, atau korelasi sederhana terus diproduksi dalam jumlah besar oleh mahasiswa dan dosen karena relatif mudah dieksekusi dan hasilnya bersahabat dengan indikator akreditasi lembaga.

Setiap hari, kegiatan riset kesehatan berbasis lembaga akademis ini secara nyata mencetak jejak ekologis, mulai dari perjalanan enumerator, penggunaan hotel dan lokasi diskusi kelompok, hingga beban server penyimpanan data digital. Temuan OECD menunjukkan bahwa mayoritas emisi riset kesehatan modern berasal dari aktivitas tidak langsung (scope 3 emissions), seperti rantai logistik, mobilitas, dan aktivitas administratif.

Sangat jarang dosen mengevaluasi potensi emisi karbon dari penelitian mahasiswa doktoral di bidang STEM. Proposal hibah pun hanya dinilai dari metodologi, luaran paten, dan publikasi di jurnal terindeks Scopus, tanpa memasukkan dimensi jejak karbon. Dalam perspektif keberlanjutan, hal ini sangat problematik.

Menuju Riset yang Berkelanjutan

Jika kondisi ini terus berlanjut, sistem riset justru menghasilkan ‘emisi tanpa makna’. Ini berarti konsumsi sumber daya bumi bukan semata demi ilmu pengetahuan, melainkan untuk mempertahankan mesin birokrasi akademik itu sendiri. Kajian Metascience (2025) telah membuktikan bahwa banyak produksi penelitian kesehatan di negara berkembang, termasuk Indonesia, memiliki tingkat utilitas rendah dan absen dalam kalkulasi biaya ekologis.

Sejatinya, pertimbangan harga ekologis dalam riset kesehatan dan sains Indonesia wajib masuk dalam daftar tilik peneliti dan afiliasinya. Meskipun tulisan ini belum mampu menghadirkan solusi sistematis, setidaknya dapat memantik kesadaran akan potensi beban bumi yang ditanggung oleh desain akademis riset kesehatan di Indonesia saat ini. Tanpa refleksi ekologis yang serius, Indonesia berisiko membangun sistem riset kesehatan yang memperbesar jejak karbon nasional dan memperparah krisis iklim, melalui ribuan aktivitas riset yang mungkin tidak seluruhnya memberikan nilai kemanusiaan yang sepadan.

*) Pendiri Health Collaborative Center (HCC), dan Direktur Eksekutif Indonesia Health Development Center (IHDC)