Detak.news — JAKARTA – Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) sepakat untuk memperkuat sinergi dalam pemanfaatan kapal guna mendukung operasi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

Ketua Umum DPP INSA, Carmelita Hartoto, menyatakan bahwa keberhasilan target produksi minyak dan gas bumi nasional sangat bergantung pada kesiapan armada kapal pendukung kegiatan lepas pantai. Armada ini menjadi tulang punggung operasional di wilayah offshore atau lepas pantai.

Carmelita menjelaskan bahwa program eksplorasi dan produksi di lepas pantai membutuhkan kapal yang siap bekerja, mulai dari kegiatan pengeboran, well intervention, hingga logistik laut. “Karena itu, kesiapan kapal pendukung offshore nasional berperan penting dalam mendukung keberhasilan pencapaian target produksi migas nasional,” ujar Carmelita dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (23/07/2026).

Ia menambahkan, terdapat sejumlah tantangan yang perlu diselesaikan bersama. Salah satunya adalah minimnya visibilitas kebutuhan kapal dalam jangka menengah dan panjang. Kondisi ini menyulitkan pelaku usaha pelayaran dalam menyusun rencana investasi armada secara tepat.

Selain itu, sebagian armada nasional sudah memasuki usia yang memerlukan peremajaan. Namun, investasi kapal baru masih menghadapi keterbatasan akses pembiayaan. Hal ini disebabkan oleh belum adanya dukungan skema kontrak jangka panjang dan bunga bank yang kompetitif.

Carmelita juga menekankan pentingnya implementasi asas cabotage untuk menjaga kedaulatan bangsa. Penerapannya perlu diselaraskan dengan kebutuhan operasional hulu migas yang bersifat khusus agar kepentingan nasional dan kelancaran operasi dapat berjalan beriringan. “Asas cabotage harus tetap dijaga karena menjadi fondasi bagi kedaulatan bangsa, sekaligus dapat menjaga iklim usaha tetap kondusif,” kata Carmelita.

INSA berharap kapal-kapal penunjang kegiatan offshore nasional, khususnya yang dimiliki perusahaan skala sedang, dapat memperoleh ruang keterlibatan yang lebih besar dalam mendukung operasi SKK Migas dan KKKS. Saat ini, INSA memiliki sekitar 119 perusahaan anggota yang bergerak di sektor lepas pantai dan kapal khusus, dengan pengalaman dan kapasitas yang siap mendukung kebutuhan industri hulu migas.

Carmelita menuturkan, Forum Group Discussion (FGD) yang digelar menjadi momentum penting untuk membangun pemahaman bersama mengenai kondisi riil armada nasional, proyeksi kebutuhan kapal ke depan, serta membuat dokumen resmi sebagai rujukan penyusunan roadmap penguatan ekosistem pelayaran lepas pantai Indonesia.

Melalui kolaborasi erat antara SKK Migas, KKKS, pelaku usaha pelayaran nasional yang tergabung di INSA, lembaga pembiayaan, regulator, dan seluruh pemangku kepentingan, Carmelita optimistis Indonesia mampu membangun industri kapal lepas pantai yang semakin kompetitif dan berkelanjutan. Hal ini sekaligus dapat memperkuat ketahanan operasi hulu migas nasional dalam mendukung ketahanan energi Indonesia.

Sebelumnya, INSA bersama SKK Migas telah menggelar FGD bertajuk “Strategi Penyelarasan Kapal Lepas Pantai untuk Mendukung Ketahanan Operasi Hulu Migas Nasional” yang dirangkaikan dengan Kick Off Strategi Penyelarasan Kebutuhan Kapal dalam Mendukung Operasi K3S. Forum ini menjadi langkah awal membangun penyelarasan antara proyeksi kebutuhan kapal oleh KKKS dengan kesiapan armada nasional.