Detak.news — JAKARTA – Kementerian Transmigrasi (Kementrans) RI akan memprioritaskan peningkatan infrastruktur di berbagai kawasan transmigrasi di Provinsi Gorontalo. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat sektor pertanian dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Rencana program peningkatan infrastruktur tersebut diungkapkan oleh Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi saat menggelar pertemuan dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo di Jakarta. Pertemuan yang berlangsung pada Kamis (23/07/2026) itu secara khusus membahas sejumlah kendala yang dihadapi masyarakat di kawasan transmigrasi.

Permasalahan utama yang diidentifikasi meliputi kondisi jalan dan jembatan yang memerlukan perbaikan, akses terbatas terhadap air bersih, serta bangunan sekolah yang membutuhkan rehabilitasi mendesak.

Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Idrus M.T. Mopili, menyampaikan bahwa potensi pertanian di kawasan transmigrasi Gorontalo sangat besar. Namun, pengembangan sektor ini terhambat oleh minimnya infrastruktur pendukung untuk peningkatan produksi dan kelancaran distribusi hasil pertanian.

“Pembangunan jalan dan jembatan, rehabilitasi sekolah, serta penyediaan air baku adalah aspirasi utama masyarakat yang kami bawa untuk dibahas di Jakarta,” ujar Idrus.

Kawasan transmigrasi di Gorontalo tersebar di beberapa kabupaten, termasuk Kabupaten Gorontalo, Gorontalo Utara, Boalemo, Bone Bolango, dan Pohuwato. DPRD menilai kawasan-kawasan ini memegang peranan penting dalam menggerakkan aktivitas ekonomi dan pembangunan di tingkat daerah.

Viva Yoga Mauladi menjelaskan bahwa Kementrans telah menyusun rencana detail untuk rehabilitasi dan peningkatan jalan, saluran air, serta fasilitas umum di sejumlah kawasan transmigrasi Gorontalo. Program ini akan difokuskan di Kabupaten Gorontalo, Gorontalo Utara, Boalemo, dan Pohuwato. Berdasarkan keterangan resmi Kementrans, alokasi anggaran yang disiapkan untuk peningkatan infrastruktur ini diperkirakan mencapai Rp1.374.000.000.000.

Sebelumnya, Kementrans juga telah menyelesaikan pembangunan dan rehabilitasi fasilitas sanitasi sekolah di Kawasan Transmigrasi Pulubala, Kabupaten Gorontalo. Di Kawasan Transmigrasi Sumalata, Gorontalo Utara, kementerian juga melaksanakan program serupa yang meliputi penyediaan air bersih dan pembangunan tanggul sungai.

Selain fokus pada pembangunan fisik, Kementrans juga menjalankan program Trans Tuntas. Program ini dirancang untuk menyelesaikan persoalan pertanahan, termasuk penerbitan sertifikat hak milik bagi para transmigran. Di Provinsi Gorontalo, dari target 7.177 bidang tanah yang akan disertifikasi, sebanyak 3.291 bidang telah diterbitkan sertifikat hak miliknya. Pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan sertifikasi seluruh bidang tanah yang tersisa.

Viva mengakui bahwa tidak semua aspirasi yang disampaikan oleh DPRD dapat ditangani langsung oleh Kementrans. Oleh karena itu, penyelesaian sejumlah persoalan kompleks akan melibatkan kerja sama lintas kementerian dan lembaga terkait.

Untuk rehabilitasi sekolah, Kementrans telah membangun kerja sama strategis dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Sekolah-sekolah yang kondisinya dinilai tidak layak akan didata secara menyeluruh untuk kemudian dibahas dalam program bersama antara kedua kementerian tersebut.

Lebih lanjut, Kementrans juga menjajaki potensi kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kolaborasi ini difokuskan pada pengembangan kampung nelayan serta budi daya ikan air tawar di kawasan transmigrasi. Viva menilai program ini memiliki peluang besar untuk diterapkan di kawasan transmigrasi Gorontalo, dengan penyesuaian terhadap potensi sumber daya alam dan kebutuhan spesifik di masing-masing wilayah.