Detak.news — MINAHASA UTARA – Pemerintah Indonesia bersama Uni Eropa (UE), sejumlah negara Eropa, dan masyarakat pesisir memperkuat kolaborasi dalam menjaga keanekaragaman hayati laut serta mengembangkan ekonomi biru berkelanjutan di Minahasa Utara, Sulawesi Utara.

Kolaborasi ini ditinjau langsung oleh delegasi yang terdiri atas duta besar dan pejabat tinggi kedutaan dari 12 negara Eropa, bersama Delegasi UE untuk Indonesia. Kunjungan dilakukan pada Senin (20/07/2026).

Delegasi mengunjungi lokasi pelaksanaan program Marine Biodiversity and Support of Coastal Fisheries in the Coral Triangle atau Dukungan terhadap Keanekaragaman Laut dan Perikanan Pesisir di Segitiga Terumbu Karang. Program ini merupakan kerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE). Kegiatan dilaksanakan di Sulawesi Utara dan Maluku Utara dengan pendanaan UE melalui Bank Pembangunan Jerman (KfW) serta melibatkan Wildlife Conservation Society (WCS) Indonesia.

Program tersebut melengkapi kegiatan lain yang didanai Kementerian Lingkungan Hidup, Aksi Iklim, Konservasi Alam, dan Keselamatan Nuklir Jerman (BMUKN) di Sulawesi Utara, Aceh, dan Nusa Tenggara Barat. Kerja sama ini diarahkan untuk memperkuat pengelolaan kawasan konservasi perairan, menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan, serta meningkatkan penghidupan masyarakat pesisir.

Minahasa Utara dipilih menjadi salah satu wilayah penting dalam program ini karena memiliki ekosistem terumbu karang, padang lamun, dan hutan mangrove. Wilayah ini juga menjadi kawasan penyangga Taman Nasional Bunaken sekaligus sumber pangan dan mata pencaharian masyarakat pesisir.

Dalam kunjungan tersebut, delegasi Eropa bersama perwakilan Pemerintah Indonesia meninjau kawasan konservasi laut serta bertemu dengan kelompok masyarakat dari beberapa desa. Pertemuan ini menjadi kesempatan untuk melihat pelaksanaan kerja sama antara pemerintah, mitra internasional, dan masyarakat lokal dalam menjaga ekosistem laut serta mengembangkan usaha ekonomi pesisir.

Duta Besar UE untuk Indonesia, Denis Chaibi, mengatakan bahwa Indonesia memiliki posisi penting dalam pelestarian laut dunia karena berada di kawasan Segitiga Terumbu Karang, salah satu pusat keanekaragaman hayati laut global. Menurutnya, dukungan UE melalui strategi Global Gateway mencakup pemulihan terumbu karang, penguatan sektor perikanan, dan pengembangan peluang ekonomi bagi masyarakat pesisir.

“Kolaborasi ini menunjukkan bahwa menjaga kelestarian alam dapat berjalan beriringan dengan penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan yang berkelanjutan,” ujarnya, dikutip dari keterangan pers yang diterima Investor Daily, Selasa (21/07/2026).

Sejak 2019, terdapat dua program yang didukung UE dan BMUKN Jerman serta dikelola WCS Indonesia di bawah pengawasan KfW. Kedua program ini berfokus pada pengelolaan kawasan konservasi perairan, tata kelola perikanan berkelanjutan, dan penguatan penghidupan masyarakat pesisir. Program tersebut juga mendukung perlindungan ekosistem laut dan perikanan pesisir di Indonesia, Filipina, serta kawasan Segitiga Terumbu Karang.

Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE KLHK, Nandang Prihadi, menyampaikan bahwa kunjungan lapangan tersebut diharapkan memperkuat kerja sama internasional sekaligus memperlihatkan praktik pengelolaan kawasan konservasi dan pemberdayaan masyarakat. Ia mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, UE, KfW, WCS Indonesia, serta masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan program.

“Kami berharap kunjungan ini menjadi momentum untuk memperkuat kerja sama internasional dan memperlihatkan praktik terbaik pengelolaan kawasan konservasi serta pemberdayaan masyarakat di Sulawesi Utara,” katanya.

21 Kawasan Konservasi

Program konservasi ini telah mendukung pembentukan dan penguatan pengelolaan 21 kawasan konservasi perairan dengan luas total sekitar 1,63 juta hektare di Sulawesi Utara, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Aceh. Kawasan tersebut mencakup sekitar 16.613 hektare terumbu karang, 14.318 hektare mangrove, dan 10.582 hektare padang lamun yang mendapat dukungan melalui pendanaan UE.

Di bidang perikanan, empat kawasan pengelolaan berbasis ekosistem dikembangkan untuk menjaga kondisi stok 27 spesies ikan utama, termasuk kakap, kerapu, dan ikan pelagis kecil. Di Desa Gangga Dua, masyarakat nelayan menerapkan penutupan musiman perikanan bagan berdasarkan kesepakatan bersama, yang diklaim meningkatkan pendapatan nelayan dari sekitar Rp20 juta menjadi Rp48 juta per musim.

Pelibatan masyarakat juga dilakukan melalui 29 kelompok pengawas masyarakat (Pokmaswas) dan 19 komunitas pesisir. Mereka menjalankan kegiatan pengawasan sekaligus mengembangkan usaha berbasis konservasi. Di Desa Bulutui, misalnya, kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan Kalkop mengembangkan produk bakso ikan dan keripik pisang, membuka peluang pendapatan bagi perempuan pesisir.

Pengembangan ekowisata berbasis masyarakat juga dilakukan di Desa Bahoi dan Lihunu melalui kegiatan snorkeling, homestay, dan jasa pemandu wisata. Desa Lihunu bahkan masuk dalam daftar 500 Desa Wisata Terbaik dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia pada April 2024.

Pada aspek pembiayaan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berkomitmen mengembangkan skema badan layanan umum daerah berbasis kinerja untuk mendukung pengelolaan kawasan konservasi dan perikanan. Skema ini diharapkan mengurangi ketergantungan pengelolaan kawasan terhadap pendanaan program jangka pendek.

Secara keseluruhan, program tersebut telah menjangkau 5.752 penerima manfaat langsung dan sekitar 24.542 penerima manfaat tidak langsung di Sulawesi Utara dan Maluku Utara. Manfaat tersebut diberikan melalui peningkatan kapasitas, penguatan kelembagaan masyarakat, pengawasan sumber daya laut, dan pengembangan mata pencaharian berkelanjutan.

Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, mengapresiasi dukungan para mitra internasional terhadap program pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat di daerahnya.

“Kerja sama pemerintah pusat, pemerintah daerah, Uni Eropa, KfW, WCS Indonesia, dan masyarakat memperlihatkan pentingnya sinergi dalam menjalankan agenda keberlanjutan di tingkat daerah,” ucapnya.