Detak.news — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai keputusan Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga acuan atau BI-Rate di level 5,75% merupakan langkah strategis. Keputusan ini dinilai mampu menjaga keseimbangan antara stabilitas makroekonomi dan keberlangsungan pertumbuhan sektor riil di tengah ketidakpastian global.

Ketua Umum Apindo, Shinta Widjaja Kamdani, menjelaskan bahwa pertahanan suku bunga acuan ini mencerminkan perlunya waktu bagi mekanisme transmisi kenaikan suku bunga sebesar 100 basis poin sejak Mei 2026 untuk berjalan optimal dalam sistem keuangan dan perekonomian.

“Kami memandang keputusan Bank Indonesia mempertahankan BI-Rate di level 5,75% sebagai langkah yang bijak, terukur, dan mencerminkan upaya menjaga keseimbangan antara stabilitas makroekonomi dan keberlangsungan pertumbuhan sektor riil,” ujar Shinta pada Rabu (22/7/2026).

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 21-22 Juli 2026 memang memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate sebesar 5,75%. Selain itu, suku bunga Deposit Facility ditetapkan sebesar 4,75% dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,5%.

Stabilitas makroekonomi dipandang sebagai syarat krusial untuk keberlangsungan investasi dan aktivitas usaha. Dunia usaha menyadari pentingnya menjaga stabilitas nilai rupiah untuk menekan risiko inflasi impor, menjaga kepastian biaya impor bahan baku, barang modal, dan energi, serta mempertahankan kepercayaan investor terhadap perekonomian nasional. Namun, pelaku usaha juga mengamati adanya tekanan yang cukup besar terhadap sektor riil.

“Biaya pembiayaan telah meningkat seiring pengetatan moneter beberapa bulan terakhir, sementara pelaku usaha juga menghadapi perlambatan permintaan global, tingginya biaya logistik, volatilitas harga energi, serta berbagai komponen high cost economy yang belum sepenuhnya teratasi,” ungkap Shinta.

Shinta mengapresiasi pendekatan BI yang semakin mengedepankan bauran kebijakan. Dalam kondisi global saat ini, menjaga stabilitas nilai tukar tidak bisa hanya mengandalkan instrumen suku bunga. Ketika tekanan terhadap nilai tukar rupiah lebih banyak berasal dari faktor eksternal, kenaikan suku bunga yang terlalu agresif belum tentu menjadi instrumen yang paling efektif.

Oleh karena itu, langkah BI yang mengombinasikan kebijakan suku bunga dengan penguatan instrumen pasar valas, pendalaman pasar keuangan, pengelolaan likuiditas, serta berbagai instrumen untuk menarik aliran modal dianggap sebagai arah kebijakan yang tepat. “Pendekatan ini memberikan ruang untuk menjaga stabilitas tanpa menciptakan excessive tightening yang dapat memperbesar biaya pembiayaan dunia usaha,” jelasnya.

Bagi pelaku usaha, stabilitas nilai tukar sangat penting karena berkaitan langsung dengan biaya produksi, terutama bagi industri yang bergantung pada bahan baku impor maupun mesin dan barang modal. “Namun, stabilitas tersebut juga perlu diimbangi dengan tersedianya pembiayaan yang tetap mendukung aktivitas produktif,” tambah Shinta.

Di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi, dunia usaha membutuhkan kebijakan moneter yang tidak hanya berorientasi pada stabilitas, tetapi juga mampu menjaga momentum sektor produktif. Terdapat empat poin penting yang disoroti Apindo:

Likuiditas Perbankan Tetap Memadai

Pelaku usaha memandang penting agar likuiditas perbankan tetap memadai. Hal ini agar kenaikan suku bunga acuan tidak diteruskan secara berlebihan ke bunga kredit modal kerja maupun kredit investasi. “Kelancaran transmisi pembiayaan menjadi faktor penting agar perusahaan tetap memiliki ruang melakukan ekspansi dan mempertahankan aktivitas produksinya,” tutur dia.

Insentif Akses Pembiayaan Sektor Prioritas

Diperlukan insentif yang memperkuat akses pembiayaan bagi sektor-sektor yang memiliki high multiplier effect. Sektor-sektor tersebut meliputi industri manufaktur, sektor padat karya, UMKM, serta industri berorientasi ekspor. “Di tengah meningkatnya biaya modal secara global, keberlanjutan investasi produktif perlu tetap dijaga,” terang dia.

Pendalaman Pasar Keuangan dan Valas

Pelaku usaha mendukung langkah-langkah Bank Indonesia dalam memperdalam pasar keuangan domestik, memperkuat pasar valas, serta menurunkan biaya lindung nilai (hedging). “Volatilitas nilai tukar menjadi salah satu risiko utama yang dihadapi dunia usaha, sehingga instrumen mitigasi risiko yang lebih efisien akan sangat membantu meningkatkan kepastian usaha,” kata Shinta.

Koordinasi Kebijakan Moneter dan Fiskal

Koordinasi antara kebijakan moneter dan fiskal perlu terus diperkuat. Dalam situasi seperti saat ini, keberhasilan menjaga pertumbuhan tidak dapat hanya bertumpu pada satu instrumen kebijakan. “Diperlukan koordinasi kebijakan yang kuat agar stabilitas makro berjalan seiring dengan peningkatan investasi, produktivitas, dan penciptaan lapangan kerja,” pungkas Shinta.