Detak.news — Pertumbuhan kredit perbankan nasional mencatatkan akselerasi signifikan sebesar 12,67% secara tahunan (year on year/yoy) pada paruh pertama tahun ini. Untuk terus mendorong momentum positif tersebut, Bank Indonesia (BI) mengumumkan perluasan insentif bagi industri perbankan, terutama dalam bentuk dukungan likuiditas.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan bahwa angka pertumbuhan kredit pada Juni 2026 ini melampaui pencapaian bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 11,51% (yoy). Peningkatan ini didorong oleh pertumbuhan kredit investasi yang mencapai 24,9% (yoy), kredit modal kerja sebesar 8,94% (yoy), dan kredit konsumsi yang tumbuh 5,75% (yoy).

BI tetap optimistis memproyeksikan pertumbuhan kredit tahun 2026 akan berada dalam kisaran 8-12% (yoy). Optimisme ini didukung oleh potensi dari sisi permintaan, sejalan dengan masih tersedianya fasilitas pinjaman yang belum terpakai atau undisbursed loan senilai Rp2.490 triliun, atau 21,52% dari total plafon kredit yang tersedia. “Perlu terus didorong realisasinya untuk mendukung pembiayaan ekonomi,” ujar Perry dalam konferensi pers, Rabu (22/7/2026).

Dari sisi penawaran, minat penyaluran kredit dinilai masih longgar. Hal ini didukung oleh pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 10,21% (yoy), meskipun melambat dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 13,47% (yoy). BI juga memastikan bahwa likuiditas industri perbankan secara agregat masih memadai, tercermin dari rasio alat likuid terhadap DPK (AL/DPK) yang berada di atas 23%.

Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menambahkan bahwa prospek penyaluran kredit masih cukup besar meski laju pertumbuhan mulai melambat. Ia mengidentifikasi sejumlah sektor yang tingkat penyaluran kreditnya masih di bawah potensi, termasuk pertanian, perdagangan, pengangkutan, dan industri pengolahan. “Sektor-sektor ini masih memiliki ruang untuk tumbuh, sektor pengangkuran itu credit gap-nya masih cukup besar, sehingga punya ruang pertumbuhan diperbesar kreditnya ke sektor tersebut,” jelas Destry.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu mengungkapkan bahwa penyaluran kredit dan pembiayaan konsolidasi semester I tercatat Rp418,11 triliun, naik 11,2% (yoy). Ia mengakui tantangan likuiditas membuat perseroan lebih selektif dalam menyalurkan kredit, dengan fokus menjaga kualitas aset dan likuiditas di tengah kompetisi penghimpunan dana yang ketat. “Kami turunkan pertumbuhan kredit jadi 8-10%, tiap minggu kami rapat ALCO (assets and liability committee), pantau perkembangan suku bunga, tantangan kami likuiditas, tidak bisa paksa kredit tumbuh kalau likuiditas tidak ada, likuiditas itu sebagai darah. Kalau tidak ada darah, jangan lari kencang, bisa pingsan atau meninggal,” ujar Nixon.

Perluas Insentif Likuiditas

Meskipun likuiditas perbankan secara agregat dinilai memadai, BI mengidentifikasi tantangan utama bukan pada jumlah likuiditas, melainkan pada distribusinya yang belum merata antarbank. “Masalahnya distribusi alat likuid antarbank itu berbeda,” kata Perry.

Untuk meningkatkan ekspansi dan mengatasi segmentasi likuiditas di pasar uang dan perbankan, BI menyempurnakan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) dan mengintegrasikannya dengan percepatan pendalaman pasar uang. Kebijakan ini mencakup perluasan transaksi repo dalam operasi moneter konvensional dan pengelolaan likuiditas dengan menambah obligasi serta sukuk korporasi SMI dan SMF, yang akan dimulai selambat-lambatnya akhir September 2026.

Selain itu, penyempurnaan KLM juga dilakukan dengan meningkatkan total besaran insentif yang dapat diterima bank menjadi paling tinggi 6% dari DPK, dari sebelumnya 5,5% dari DPK. Penyesuaian alokasi KLM untuk financing channel bagi penyalur kredit ke sektor prioritas menjadi paling tinggi 4% dari DPK, turun dari sebelumnya 4,5% dari DPK.

Alokasi KLM untuk mengatasi segmentasi likuiditas berupa KLM pendalaman pasar uang (PPU) ditetapkan paling tinggi sebesar 2% dari DPK kepada bank yang menjaga rasio kepemilikan surat berharga dalam tingkat optimal yang ditetapkan BI. KLM PPU ini menggantikan KLM interest rate channel dan financing to funding channel, dan berlaku efektif sejak 1 September 2026.

Melalui kombinasi kebijakan likuiditas, pendalaman pasar uang, serta insentif bagi investor asing, BI berharap bank memiliki ruang lebih besar untuk memperkuat fungsi intermediasi tanpa menaikkan suku bunga acuan. Menurut Perry, strategi ini lebih efektif dibandingkan menaikkan BI Rate karena mampu menarik aliran modal asing, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, sekaligus menghindari kenaikan biaya dana yang berpotensi menekan penyaluran kredit. “Kebijakan ini lebih efektif daripada menaikkan BI Rate 25 basis poin. Kami ingin menarik aliran modal asing, memperkuat rupiah, tetapi tanpa mendorong kenaikan suku bunga di dalam negeri,” ujar Perry.

Hingga minggu pertama Juli 2026, insentif KLM yang telah disalurkan kepada bank tercatat sebesar Rp431,9 triliun. Alokasi pada lending channel mencapai Rp369 triliun, sementara interest rate channel sebesar Rp62,9 triliun. Berdasarkan kelompok bank, KLM disalurkan kepada bank BUMN sebesar Rp219,6 triliun, BUSN Rp172,5 triliun, BPD Rp31,7 triliun, dan KCBA Rp8,1 triliun. Secara sektoral, penyaluran KLM mencakup sektor pertanian, industri, hilirisasi, jasa (termasuk ekonomi kreatif), konstruksi, real estate, perumahan, serta UMKM, koperasi, inklusi, dan berkelanjutan.