Detak.news — JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menyerukan kepada seluruh jajarannya untuk tetap fokus pada upaya perbaikan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia berpesan agar tidak larut dalam situasi yang sedang dihadapi lembaga tersebut, melainkan segera menyelesaikan persoalan yang ada.

Sudaryono menegaskan bahwa setiap dugaan penyimpangan dalam program prioritas pemerintah ini harus dilaporkan dan ditindaklanjuti dengan cepat agar sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Badan Gizi Nasional menyatakan keterbukaan untuk menerima masukan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, mitra, dan media massa. Seluruh informasi mengenai dugaan pelanggaran akan diproses melalui investigasi.

“Kita ingin menegakkan yang benar kita tegakkan. Yang baik juga harus kita jangan sampai satu-dua salah kemudian dianggap yang lain juga begitu. Saya ingin menyemangati tim saya, tidak boleh larut terhadap kesedihan dan kita siap untuk menyelesaikan persoalan,” ujar Sudaryono kepada wartawan di Kantor BGN, Rabu (22/7/2026).

Menurutnya, kritik dan evaluasi merupakan bagian penting dalam memperbaiki tata kelola program MBG demi optimalisasi manfaat bagi masyarakat. BGN akan terus mendengarkan masukan dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk para mitra pelaksana, guna memperkuat sistem pengawasan dan pelaksanaan program.

Sudaryono baru saja dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala BGN, menggantikan Nanik S. Deyang yang mengundurkan diri untuk menjalani pengobatan. Dalam kesempatan pelantikan tersebut, Sudaryono menekankan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan program prioritas Presiden Prabowo yang akan terus dijalankan. Oleh karena itu, fokus utama BGN saat ini adalah perbaikan tata kelola, bukan penghentian program.

“Makan bergizi adalah tender politiknya Presiden Prabowo. Direncanakan jauh-jauh hari, disampaikan di momen kampanye dan kemudian beliau terpilih jadi presiden,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa semua pihak dipersilakan memberikan kritik dan masukan terkait pelaksanaan MBG. Namun, usulan untuk menghentikan atau membubarkan program tersebut berada di luar kewenangan BGN. Sudaryono menegaskan bahwa pembenahan tata kelola akan terus dilakukan agar program ini mampu menyediakan makanan bergizi yang aman dan berkualitas bagi anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, serta kelompok penerima manfaat lainnya.

“Memberikan efek positif terhadap perekonomian khususnya berada di desa-desa. Ini adalah program dari rakyat dan akan diberikan kepada rakyat. Ya, sekali lagi kami mendengarkan,” tutupnya.