Detak.news — Pemerintah diminta untuk cermat dalam menjaga keseimbangan pemanfaatan minyak sawit mentah (CPO) di tengah penerapan mandatori biodiesel B50. Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, menekankan pentingnya langkah ini agar penguatan ketahanan energi nasional tidak justru menimbulkan masalah baru pada pasokan pangan dan kelestarian lingkungan.

Fahmy menilai kebijakan mandatori biodiesel B50 sebagai langkah positif yang dapat memperkuat ketahanan energi nasional. Program ini dinilai efektif dalam menekan impor solar, menghemat devisa negara, sekaligus memberikan nilai tambah bagi industri kelapa sawit.

Namun, di balik berbagai manfaat tersebut, Fahmy mengingatkan adanya potensi konflik kebutuhan CPO antar sektor. Peningkatan permintaan bahan baku biodiesel dapat bersaing dengan kebutuhan CPO untuk sektor pangan dan ekspor.

“Penggunaan B50 menimbulkan trade off kebutuhan CPO lintas sektor, yakni energi, pangan, dan ekspor,” ujar Fahmy dalam keterangan tertulis, Senin (20/7/2026).

Ia merujuk pada pengalaman krisis minyak goreng beberapa tahun lalu. Saat itu, kenaikan harga CPO di pasar global mendorong produsen untuk memprioritaskan ekspor, yang berujung pada menipisnya pasokan domestik dan lonjakan harga minyak goreng.

Oleh karena itu, Fahmy menyarankan pemerintah untuk mengantisipasi lonjakan permintaan CPO dari sektor energi. Hal ini penting agar situasi serupa tidak terulang ketika implementasi B50 semakin diperluas.

“Pemerintah harus melakukan mitigasi atas tambahan permintaan CPO untuk energi yang berpotensi memicu krisis minyak goreng yang lebih besar dibandingkan sebelumnya,” tegasnya.

Lebih lanjut, Fahmy menekankan bahwa peningkatan produksi CPO untuk memenuhi kebutuhan energi, pangan, dan ekspor tidak boleh mengorbankan kawasan hutan melalui pembukaan lahan baru secara masif. Pengembangan perkebunan kelapa sawit harus tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan.

Menurutnya, target swasembada energi seharusnya dapat tercapai tanpa mengorbankan ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan. “B50 seharusnya mampu mengatasi persoalan energi tanpa menimbulkan masalah baru berupa krisis pangan maupun pembabatan hutan,” pungkas Fahmy.