Detak.news — Pemerintah Indonesia tengah mendorong pengembangan bisnis berbasis keanekaragaman hayati sebagai pilar baru pertumbuhan ekonomi sekaligus instrumen penting untuk perlindungan lingkungan. Potensi usaha yang diusung mencakup berbagai sektor, mulai dari perdagangan karbon, kredit keanekaragaman hayati, restorasi ekosistem mangrove, pengelolaan sampah, hingga pelestarian kawasan hutan.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Moh Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak harus selalu berujung pada kerusakan lingkungan. Ia berpendapat bahwa paradigma pembangunan yang identik dengan degradasi lingkungan perlu diubah. Sebaliknya, pelestarian alam justru dapat menciptakan nilai ekonomi yang signifikan jika dikelola melalui mekanisme bisnis dan tata kelola yang tepat.

“Pertumbuhan ekonomi juga bisa dilakukan melalui pelestarian lingkungan. Salah satu contohnya adalah bisnis karbon dan bisnis keanekaragaman hayati,” ujar Jumhur dalam acara Biodiversity+ Business Forum di Jakarta, Kamis (23/07/2026). Ia menambahkan, kekayaan biodiversitas Indonesia merupakan modal alam yang sangat besar dan berpotensi membuka peluang investasi, memperkuat daya saing industri, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Untuk memastikan manfaat ekonomi ini dinikmati oleh masyarakat dan pelaku usaha dalam negeri, Indonesia perlu mengambil peran utama dalam pengembangan ekonomi berbasis keanekaragaman hayati. “Kita ingin orang Indonesia menjadi pelaku utama dalam ekonomi hijau yang sedang tumbuh. Jangan sampai kekayaan keanekaragaman hayati yang kita miliki justru ditentukan oleh pihak lain,” tegas Jumhur.

Lebih lanjut, Jumhur mendorong perusahaan nasional maupun multinasional yang beroperasi di Indonesia untuk membentuk unit khusus yang menangani isu perubahan iklim dan keanekaragaman hayati. Pembentukan unit ini penting agar perusahaan memiliki pemahaman mendalam mengenai mekanisme kredit karbon, kredit biodiversitas, serta peluang investasi dalam perlindungan dan pemulihan lingkungan.

Meskipun Indonesia tetap terbuka terhadap kerja sama internasional, pemerintah berharap sebagian besar manfaat ekonomi dari pengelolaan biodiversitas dapat terserap oleh pelaku usaha dan masyarakat lokal.

Restorasi Lingkungan Bernilai Ekonomi

Salah satu peluang usaha konkret yang disorot adalah restorasi mangrove. Kegiatan penanaman dan pemeliharaan mangrove, setelah melalui proses penghitungan, pelaporan, dan verifikasi yang ketat, dapat menghasilkan kredit karbon. Jumhur memaparkan bahwa investasi penanaman mangrove senilai sekitar Rp200 juta per hektare berpotensi menghasilkan nilai ekonomi yang jauh lebih besar dalam beberapa tahun melalui perdagangan karbon. Namun, nilai ekonomi ini bersifat variatif, bergantung pada lokasi, metodologi yang digunakan, periode perhitungan, harga kredit karbon, dan hasil verifikasi.

Manfaat ekonomi dari proyek lingkungan ini tidak hanya dinikmati oleh investor. Masyarakat di sekitar lokasi proyek juga berpeluang memperoleh pendapatan dari kegiatan penanaman, pemeliharaan, dan pemulihan ekosistem. “Pembagian manfaatnya dapat dirasakan masyarakat di lapangan, sementara pengusaha juga memperoleh keuntungan,” imbuhnya.

Peluang ekonomi lain terdapat pada pengelolaan tempat pembuangan sampah yang saat ini masih menggunakan sistem pembuangan terbuka (*open dumping*). Penutupan fasilitas tersebut dapat secara signifikan menurunkan emisi metana. Jika memenuhi metodologi dan standar yang berlaku, penurunan emisi ini dapat dihitung dan dikonversi menjadi kredit karbon.

Potensi ekonomi juga dapat berasal dari upaya pencegahan deforestasi. Perusahaan yang memiliki hak pengelolaan kawasan hutan namun memilih untuk tidak melakukan penebangan berpeluang memperoleh nilai ekonomi dari emisi yang berhasil dihindari. Mekanisme ini dikenal sebagai *avoided emissions* atau penghindaran emisi, yang penerapannya harus memenuhi persyaratan tambahanitas, pengukuran, pelaporan, serta verifikasi. “Perusahaan dapat menjaga hutan sekaligus memperoleh nilai ekonomi dari keputusan untuk tidak melakukan penebangan,” jelas Jumhur.

Siapkan Kredit Biodiversitas

Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025–2045 dan komitmen Indonesia terhadap *Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework*, pemerintah terus mendorong keterlibatan sektor swasta dalam perlindungan dan pemulihan ekosistem. Salah satu instrumen yang sedang disiapkan adalah kredit keanekaragaman hayati (*biodiversity credit*).

Skema kredit biodiversitas ini ditujukan untuk mendukung pembiayaan proyek berbasis alam dengan tata kelola yang berintegritas, adil, dan akuntabel. Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK, Rasio Ridho Sani, mengungkapkan bahwa instrumen ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi swasta dalam perlindungan, pemulihan, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan. “Pemerintah tengah menyiapkan skema pendanaan keanekaragaman hayati, termasuk *biodiversity credit*, untuk mendorong investasi swasta dalam perlindungan, pemulihan, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan,” jelasnya.

Pengembangan kredit biodiversitas ini merupakan bagian integral dari pelaksanaan *Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan 2025–2045*. Strategi ini secara khusus diarahkan untuk memperkuat pembiayaan konservasi melalui kerja sama sinergis antara pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, lembaga riset, dan pemangku kepentingan lainnya.

Lebih dari 220 Perusahaan Mendaftar

Biodiversity+ Business Forum ini berhasil menarik minat lebih dari 220 perusahaan nasional dan internasional yang beroperasi di Indonesia serta menunjukkan perhatian terhadap pemanfaatan keanekaragaman hayati secara bertanggung jawab. Jumlah peserta ini dinilai sebagai indikasi meningkatnya minat sektor swasta terhadap peluang bisnis berbasis lingkungan.

Meskipun demikian, nilai investasi yang berpotensi dihasilkan dari forum ini belum dapat ditentukan karena kegiatan masih berada pada tahap awal penjajakan. Forum ini sendiri dirancang untuk menghimpun masukan, kebutuhan, serta hambatan yang dihadapi pelaku usaha. Hasil pembahasan dari forum ini akan menjadi bahan penting untuk perbaikan kebijakan dan iklim investasi di sektor keanekaragaman hayati.

Forum ini diselenggarakan oleh KLHK dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, bekerja sama dengan Pemerintah Jerman, serta didukung oleh GIZ Indonesia, Habibie Innovation Incubator, Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Indonesia Business Council for Sustainable Development, serta European Business Chambers of Commerce.

Thomas Graf, Deputy Head of Mission Kedutaan Besar Jerman untuk Indonesia, ASEAN, dan Timor-Leste, menekankan bahwa keanekaragaman hayati adalah fondasi bagi ketahanan pangan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, biodiversitas Indonesia memiliki nilai strategis bagi perekonomian global. Pengelolaan yang bertanggung jawab terhadap kekayaan alam ini dapat mendukung inovasi, investasi, dan keberlanjutan bagi generasi mendatang.

Sementara itu, Karin Allgoewer, Commission Manager of the Climate and Biodiversity Hub GIZ Indonesia dan ASEAN, menyatakan harapannya agar forum ini dapat memperluas kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, mitra pembangunan, dan organisasi konservasi. Kolaborasi ini ditujukan untuk mendorong proyek-proyek yang tidak hanya memberikan dampak positif bagi alam, tetapi juga menciptakan nilai ekonomi dan lapangan kerja hijau.