Detak.news — Pemerintah terus berupaya mewujudkan sistem transportasi perkotaan yang modern, efisien, terintegrasi, dan berkelanjutan. Salah satu langkah nyata adalah pengembangan Bus Rapid Transit (BRT) Cekungan Bandung.

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudi Purwagandhi menyatakan, pengembangan BRT Cekungan Bandung diharapkan mampu menjadi solusi atas persoalan kemacetan yang kerap terjadi dan menghadirkan layanan publik yang lebih andal serta efisien bagi masyarakat.

“Dengan sistem BRT diharapkan meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperkuat produktivitas masyarakat, mengurangi kemacetan dan emisi karbon, serta menghadirkan sistem transportasi publik yang modern, inklusif, dan berkelanjutan bagi masyarakat,” ujar Menhub Dudi saat peresmian BRT Cekungan Bandung bersama Gubernur Jawa Barat, pada Kamis (23/07/2027).

Pengembangan BRT Cekungan Bandung merupakan bagian dari Mastran Project yang didanai melalui kolaborasi Pemerintah Indonesia, World Bank (WB), dan Agence Française de Développement (AFD) dengan total anggaran mencapai Rp1,3 triliun. Nantinya, jalur BRT akan dilengkapi sistem kecerdasan buatan (Intelligent Transportation System/ITS) sepanjang 21 kilometer.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyambut baik dimulainya konstruksi fisik ini. Pembangunan mencakup halte ikonik di kawasan Alun-Alun Bandung, Stasiun Hall, Tegallega, hingga Kiara Artha Park. Ia memastikan moda transit ini akan melayani seluruh mobilitas warga tanpa memandang sekat administratif.

“Ini adalah kegembiraan bagi masyarakat Bandung Raya, termasuk di dalamnya ada Sumedang. Kita berharap pembangunannya berjalan aman, lancar, tidak ada gangguan, dan bisa melahirkan kualitas pembangunan yang bermutu tinggi, serta cepat digunakan,” ucap Dedi.

Atasi Kemacetan Parah

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan, menjelaskan bahwa pengembangan BRT Cekungan Bandung merupakan salah satu upaya menjawab tantangan mobilitas di kawasan Bandung Raya yang masih menghadapi kemacetan signifikan.

Berdasarkan data kajian, kecepatan rata-rata perjalanan di Bandung hanya sekitar 18 km/jam. Waktu tempuh yang terbuang akibat kemacetan diperkirakan mencapai 108 jam per tahun bagi setiap pengguna jalan.

“Masyarakat tidak hanya membutuhkan transportasi umum yang nyaman, tetapi juga memiliki waktu perjalanan yang pasti. BRT dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi kemacetan. Karena itu, BRT Cekungan Bandung dirancang dengan jalur khusus, sistem operasi yang terintegrasi, dan dukungan Intelligent Transportation System (ITS) agar layanan menjadi lebih andal, cepat, dan konsisten,” ujar Aan.

Saat ini, pembangunan infrastruktur proyek BRT Cekungan Bandung telah dimulai, meliputi depo, halte, jalur khusus, hingga penerapan teknologi ITS. Penerapan ITS diharapkan dapat mengatur operasional layanan secara lebih efisien, memberikan kepastian waktu perjalanan, dan mendorong masyarakat beralih menggunakan angkutan umum.

“Layanan BRT Cekungan Bandung ditargetkan beroperasi dengan headway maksimal tujuh menit pada jam sibuk dan maksimal 15 menit pada jam tidak sibuk. Hal ini diharapkan dapat menjadi daya tarik utama untuk meningkatkan penggunaan transportasi publik sekaligus mengurangi kemacetan dan emisi di kawasan Bandung Raya,” kata Aan.

Analisis World Bank memproyeksikan pengembangan BRT Cekungan Bandung mampu mengurangi rata-rata waktu tempuh perjalanan sebesar 11%, dari sekitar 45 menit menjadi 40 menit. World Bank juga memperkirakan layanan BRT ini akan melayani sekitar 99.000 penumpang per hari, di mana 21% di antaranya diprediksi merupakan pengguna yang beralih dari kendaraan pribadi.

“Selain mempercepat waktu perjalanan, pengembangan layanan BRT diharapkan dapat mengurangi kemacetan, menekan konsumsi bahan bakar dan emisi karbon hingga 196 ribu ton CO2 secara bertahap. Kami juga berharap BRT Cekungan Bandung sekaligus dapat meningkatkan akses masyarakat menuju pusat kegiatan ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik,” jelas Dirjen Aan.

Ia menambahkan, layanan BRT diharapkan benar-benar menjadi pilihan masyarakat, sehingga penggunaan angkutan umum massal akan meningkat. Aan optimistis pengembangan layanan ini akan berdampak positif terhadap kelancaran lalu lintas di Bandung.

“Kami optimistis dengan dukungan dan sinergi semua pihak, seluruh pekerjaan dapat diselesaikan sesuai target. Sehingga masyarakat di kawasan Cekungan Bandung segera menikmati layanan yang lebih aman, nyaman, efisien, terintegrasi, dan berkelanjutan,” pungkas Aan.

Perkuat Konektivitas Antarwilayah

Operations Manager World Bank untuk Indonesia dan Timor-Leste, Alanna Simpson, menyampaikan kesiapan pihaknya untuk terus mendukung Pemerintah Indonesia, terutama Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Jawa Barat, dalam memajukan sistem BRT di kawasan Cekungan Bandung. Tujuannya adalah meningkatkan mobilitas, memperkuat konektivitas dan kesejahteraan masyarakat, serta menghadirkan transportasi umum yang lebih andal dan berkelanjutan.

Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Timor-Leste, dan ASEAN, Fabien Penone, menegaskan bahwa Prancis melalui AFD telah berperan penting dalam mengembangkan sistem BRT Bandung bersama Kementerian Perhubungan dan Bank Dunia. Ia menambahkan, proyek ini mencerminkan keinginan bersama Prancis dan Indonesia untuk bekerja sama di bidang manajemen perkotaan dan transportasi publik.

Pengamat transportasi dari Unika Soegijapranata Semarang, Djoko Setijowarno, menyarankan agar pemerintah tidak hanya berhenti pada pengembangan BRT di Bandung. Solusi serupa perlu dipikirkan untuk kota-kota besar lainnya di Indonesia yang juga menghadapi masalah kemacetan.

“Pertumbuhan kota akan memicu terjadinya kemacetan karena padatnya pengguna transportasi pribadi. Sehingga harus dipikirkan bagaimana BRT juga tercipta dan ada di kota besar lainnya,” ujar Djoko.

Menurut Djoko, DKI Jakarta bisa menjadi contoh pengelolaan BRT yang baik, didukung oleh moda transportasi lain seperti kereta listrik commuter, MRT, dan LRT. Ia berharap Bandung dapat mencontoh kesuksesan tersebut.

Djoko menambahkan, ketersediaan anggaran dari negara sangat krusial untuk melanjutkan program transportasi publik yang murah dan efisien. Ia mencontohkan program Bus by The Service (BTS) yang terkadang pasang surut karena ketersediaan anggaran.

“Padahal dampak dan efeknya cukup besar dirasakan masyarakat. Jadi komitmen menyediakan transportasi publik itu yang perlu dulu dikedepankan,” pungkasnya.