Detak.news — JAKARTA – Ketegangan di perairan strategis Laut China Selatan (LCS) kembali memanas. China mendesak Filipina untuk menghentikan apa yang mereka sebut sebagai aksi provokatif di wilayah sengketa Karang Renai (Second Thomas Shoal).

Pernyataan tegas ini disampaikan oleh Penjaga Pantai China menyusul insiden bentrokan fisik di laut yang berujung pada saling tuding antara kedua negara, seperti dilaporkan Sputnik pada Selasa (21/7/2026).

Sebelumnya, Angkatan Bersenjata Filipina menuduh Penjaga Pantai China melakukan tindakan berbahaya yang menyebabkan salah satu prajurit Angkatan Laut Filipina terluka. Namun, tuduhan tersebut dibantah keras oleh Beijing.

Menurut keterangan resmi Penjaga Pantai China, kapal patroli mereka sedang menjalankan tugas rutin ketika kapal Filipina secara ilegal terdampar di perairan Karang Renai. “Kapal Filipina mengabaikan peringatan berulang kali dan meluncurkan dua perahu karet yang bergerak cepat serta menabrak kapal patroli China secara berbahaya. Personel Filipina bahkan sengaja menyerang personel kami menggunakan dayung dan tongkat panjang,” tegas Penjaga Pantai China pada Selasa.

Pihak China menilai pemerintah Filipina sengaja memutarbalikkan fakta untuk menyudutkan Beijing di mata internasional.

Australia Kucurkan Bantuan Senjata dan Drone Canggih

Di tengah eskalasi konflik ini, Australia mengambil langkah dengan memperkuat pertahanan militer dan maritim Filipina. Pemerintah Australia mengumumkan paket bantuan militer senilai 413 juta peso (sekitar Rp 119,59 miliar) untuk Penjaga Pantai Filipina.

Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong mengonfirmasi bantuan tersebut saat kunjungan resmi ke Manila. Paket hibah ini mencakup perlengkapan canggih seperti pesawat nirawak bawah air (unmanned underwater vehicles), sistem anti-drone, pesawat nirawak (UAV) kelas berat berjarak jelajah jauh, serta program pelatihan intensif bagi operator Penjaga Pantai Filipina.

“Bantuan ini mencerminkan prioritas tinggi yang diberikan Australia pada kemitraan maritim sipil kami dengan Filipina, serta komitmen bersama untuk memperkuat ketahanan maritim kawasan,” ujar Wong dalam keterangan resmi Kedutaan Besar Australia di Manila.

Duta Besar Australia untuk Filipina, Marc Innes-Brown, menambahkan bahwa armada drone bantuan Australia sebelumnya telah aktif digunakan oleh Manila untuk operasi keamanan laut, misi pencarian dan penyelamatan (SAR), hingga perlindungan lingkungan maritim.

Australia juga meluncurkan program bantuan maritim jangka panjang selama empat tahun senilai 678 juta peso (sekitar Rp 196,4 miliar). Program ini mencakup modernisasi peralatan, tata kelola maritim, perlindungan ekosistem laut, hingga penguatan studi hukum maritim internasional.

Sengketa di LCS telah berlangsung selama puluhan tahun, melibatkan klaim tumpang tindih antara China dengan sejumlah negara Asia Tenggara, seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Wilayah ini strategis karena menjadi jalur perdagangan maritim utama dunia sekaligus menyimpan potensi cadangan minyak dan gas bumi yang melimpah.

Pada Juli 2016, Pengadilan Arbitrase Permanen (PCA) di Den Haag mengeluarkan putusan yang memenangkan gugatan Filipina dan menyatakan klaim teritorial Nine-Dash Line milik China tidak memiliki dasar hukum internasional. Kendati demikian, pemerintah China secara tegas menolak dan tidak mengakui keputusan PCA tersebut hingga kini, yang memicu berulangnya insiden konfrontasi di perairan sengketa.