Detak.news — MANILA – Pertemuan para diplomat tingkat tinggi Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) pekan ini dihadapkan pada bayang-bayang eskalasi konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran. Isu ketegangan global ini menambah kompleksitas tantangan regional yang sudah ada, termasuk sengketa maritim di Laut China Selatan (LCS) dan krisis berkepanjangan di Myanmar.

Para menteri luar negeri (menlu) dari 11 negara anggota ASEAN bersama mitra strategis global berkumpul di Manila, Filipina. Situasi ketidakstabilan global pasca-kembalinya konflik terbuka antara AS dan Iran memicu kekhawatiran serius. Potensi gangguan pasokan energi global melalui Selat Hormuz, ancaman inflasi, hingga penurunan pertumbuhan ekonomi dunia menjadi perhatian utama.

“Kami mengantisipasi beberapa kesempatan di mana para menteri dapat mengangkat topik yang sangat krusial ini,” ujar Dominic Xavier Imperial, juru bicara Filipina selaku tuan rumah penyelenggara.

Krisis Myanmar dan Konflik Laut China Selatan

Meskipun isu Timur Tengah menyita perhatian, para menlu ASEAN tetap dihadapkan pada rentetan tantangan besar di kawasan. Salah satu fokus utama adalah krisis di Myanmar. Inisiatif perdamaian yang digagas ASEAN masih menemui jalan buntu setelah lima tahun sejak kudeta militer. Konflik internal ini diperkirakan telah menelan korban jiwa hingga 100.000 orang.

Selain krisis Myanmar, ketegangan di Laut China Selatan juga menjadi agenda penting. Hingga kini, ASEAN dan Tiongkok belum berhasil menyepakati tata perilaku (Code of Conduct) untuk mencegah potensi eskalasi militer di perairan bersengketa tersebut, meskipun pembahasan telah berlangsung hampir satu dekade.

Ketegangan di LCS makin memuncak menyusul insiden terbaru. Filipina mengklaim personel Penjaga Pantai China secara agresif memukul kepala salah satu prajurit angkatan laut Filipina menggunakan tongkat di dekat Second Thomas Shoal. Otoritas China dengan tegas membantah tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai laporan palsu.

Kementerian Luar Negeri AS mengecam tindakan China tersebut, menyebutnya sebagai bagian dari pola provokasi yang mengganggu operasi maritim sah Filipina.

Gertakan Marco Rubio Jelang Pertemuan Tingkat Tinggi

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dan Menlu China Wang Yi dijadwalkan hadir dalam pertemuan ini dan berpeluang menggelar pertemuan bilateral di sela-sela acara. Selain kedua negara adidaya tersebut, pertemuan ini juga dihadiri oleh delegasi dari India, Jepang, Australia, Korea Selatan (Korsel), Rusia, Inggris, dan Uni Eropa.

Setibanya di Manila, Rubio langsung melemparkan kritik tajam yang mengarah ke Beijing melalui artikel opini yang diterbitkan media lokal Filipina. Ia menegaskan kembali komitmen AS terhadap kebebasan navigasi, namun memperingatkan kebebasan tersebut kini tidak lagi terjamin.

“Jika perairan tersebut jatuh ke bawah kendali kekuatan yang bersedia menggunakan perdagangan sebagai senjata geopolitik, baik Amerika Serikat maupun negara-negara ASEAN akan menghadapi ancaman baru yang sangat berbahaya terhadap kedaulatan, keamanan, dan masa depan ekonomi kita,” tegas Rubio dalam tulisannya.

Rubio juga kembali menegaskan putusan arbitrase internasional 2016, yang membatalkan klaim historis China di LCS, bersifat final dan mengikat secara hukum. Ia menyatakan AS akan selalu memenuhi komitmen persekutuan dengan Filipina dan sekutu lainnya dalam menghadapi ancaman pemaksaan (coercive threats).

Di sisi lain, China hingga kini tetap menolak dan tidak mengakui hasil putusan arbitrase tersebut. Sementara itu, Australia mengumumkan bantuan dana tambahan sebesar US$ 6,7 juta untuk paket pengadaan drone bagi Penjaga Pantai Filipina. Bantuan ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas pengawasan maritim Filipina, mencakup teknologi drone jarak jauh, kemampuan bawah air, serta pelatihan personel.

ASEAN didirikan pada 1967 dengan cita-cita utama menjaga perdamaian, stabilitas, dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, prinsip “Sentralitas ASEAN” mendapat ujian berat akibat kombinasi krisis internal dan kompetisi kekuatan besar (great power competition).

Konflik di Laut China Selatan, salah satu jalur pelayaran niaga teramai di dunia, telah lama menjadi titik rawan perselisihan antara Tiongkok dan beberapa negara klaim (claimant states) anggota ASEAN, seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Kehadiran Amerika Serikat melalui pakta pertahanan dan komitmen kebebasan navigasi menjadikan kawasan ini sebagai arena persaingan pengaruh geopolitik yang sangat sensitif.

Di sisi lain, krisis politik pasca-kudeta militer di Myanmar pada 2021 memperlihatkan keterbatasan mekanisme konsensus ASEAN dalam menyelesaikan krisis kemanusiaan internal. Ditambah dengan guncangan eksternal seperti eskalasi konflik di Timur Tengah yang mengancam stabilitas energi global, forum diplomasi ASEAN di Manila kini menjadi ujian krusial bagi kepemimpinan regional dalam menjaga kestabilan ekonomi dan keamanan di Asia Tenggara.