Detak.news — JAKARTA – Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) menyuarakan keberatan atas pengenaan biaya tambahan atau surcharges oleh pihak trucking terkait kemacetan layanan di depo kontainer kosong (empty) di luar pelabuhan Tanjung Priok. Biaya ini dikenal sebagai Depo Congestion Surcharges (DCS).

Wakil Ketua Umum BPP GINSI, Erwin Taufan, menyatakan bahwa penerapan DCS oleh trucking seharusnya didahului dengan diskusi bersama para pemilik barang atau asosiasi yang menaungi mereka, termasuk GINSI. Ia juga menekankan pentingnya tindakan nyata dari pemerintah dan instansi terkait untuk memperbaiki tata kelola depo kontainer kosong di luar pelabuhan yang menjadi akar masalah kemacetan.

“Jika DCS diberlakukan, apakah ada jaminan kelancaran arus barang, khususnya untuk impor dan pengembalian kontainer kosong ke depo?” ujar Taufan dalam keterangannya, Rabu (22/7/2026).

Menurut Taufan, pengenaan DCS kepada pemilik barang justru akan meningkatkan beban biaya logistik secara signifikan. Hal ini dinilai bertentangan dengan upaya pemerintah dalam mengefisienkan biaya logistik nasional. Ia menjelaskan bahwa kemacetan di depo kontainer kosong disebabkan oleh ketidakpastian layanan serta keterbatasan area dan fasilitas dibandingkan dengan jumlah kontainer kosong yang harus dilayani.

“Mengapa beban biaya DCS justru dibebankan kepada pemilik barang atau importir? Apa jaminannya jika penerapan DCS ini hanya berlaku sementara dan tidak ada perpanjangan waktu?” tanyanya.

Ia menambahkan, pengenaan surcharges dapat dilakukan dalam kondisi tertentu, namun harus melalui mekanisme pelibatan dan pembahasan terlebih dahulu dengan pemilik barang, bukan keputusan sepihak. Erwin Taufan menilai penetapan besaran surcharges secara sepihak melanggar aturan yang berlaku dan seharusnya melalui kajian serta pembahasan bersama pemilik barang.

Kemacetan yang terus berulang di aktivitas depo kontainer kosong di kawasan Tanjung Priok, Cilincing, Marunda, hingga Cakung tidak hanya berdampak pada kelancaran lalu lintas, tetapi juga mengancam keberlangsungan aktivitas logistik ekspor-impor serta perekonomian nasional.

Akar permasalahan di lapangan dipicu oleh ketidakseimbangan arus logistik global dan keterbatasan ruang. Mayoritas depo kontainer di Jakarta saat ini menghadapi situasi kritis dengan tingkat keterisian lahan atau Yard Occupancy Ratio (YOR) yang melonjak rata-rata di atas 80%, bahkan beberapa mencapai lebih dari 100%. Kondisi ini diperparah oleh ketidakseimbangan ekspor-impor, di mana volume impor yang tinggi tidak diimbangi aktivitas ekspor yang memadai, sehingga pengosongan lahan depo menjadi tidak optimal.