Detak.news — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) menegaskan komitmennya untuk memperkuat pengawasan, transparansi, serta koordinasi dalam pelaksanaan program kerja. Langkah ini diambil melalui Rapat Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Triwulan II serta Persiapan Triwulan III Tahun Anggaran 2026.

Acara yang berlangsung selama dua hari, Minggu hingga Senin (19–20 Juli 2026), ini diselenggarakan di Artotel Pelangi Park, Sukaraja, Kabupaten Bogor. Agenda rapat koordinasi dan evaluasi berkala ini merupakan bentuk pengendalian internal menyeluruh yang berfokus pada tercapainya seluruh target strategis kementerian di bidang politik dan pemerintahan umum secara akuntabel, efektif, dan tepat sasaran.

Melalui pengawasan ketat dan pemantauan kinerja yang berkelanjutan, Ditjen Polpum berupaya memastikan setiap program kerja terkoordinasi dengan baik dan berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Sekretaris Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Andi Baso Indra Paharuddin, S.STP, M.Si, menekankan pentingnya proses evaluasi ini sebagai instrumen penjaga arah kebijakan dan kualitas pelaksanaan anggaran di lingkungan kementerian.

“Evaluasi berkala ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan instrumen pengendalian kinerja yang sangat krusial. Melalui pemantauan ini, kami berkomitmen untuk mempercepat penyerapan anggaran secara transparan dan akuntabel, sekaligus memperkuat koordinasi dan sinergi tata kelola pemerintahan umum di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Andi Baso Indra Paharuddin dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (24/7/2026).

Langkah evaluasi serta perencanaan matang menuju Triwulan III 2026 ini diharapkan dapat semakin memperkokoh sinergi internal dan memperluas dampak positif kinerja Kemendagri dalam pelayanan serta pengawalan aspek politik dan pemerintahan umum di tanah air.