Detak.news — Kementerian Sosial (Kemensos) berencana menguji coba penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di 900 lokasi yang telah siap beroperasi. Skema baru ini dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses bansos tanpa mengubah mekanisme penyaluran yang sudah berlaku.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa pemerintah masih mematangkan simulasi penyaluran bansos melalui KDMP. Pada tahap awal, penyaluran akan tetap menggunakan bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) atau PT Pos Indonesia sesuai dengan regulasi yang ada saat ini.

“Selama ini penyalurannya lewat Himbara atau PT Pos. Sekarang kita akan coba menyalurkan di KDMP. Posisinya di desa, sehingga penerima manfaat jauh lebih mudah mengakses,” kata Saifullah Yusuf usai rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Selasa (28/7/2026).

Menurutnya, pada tahap awal, bank-bank Himbara akan membuka agen di KDMP. Hal ini memungkinkan penerima manfaat untuk mencairkan bantuan sekaligus berbelanja kebutuhan pokok di koperasi tersebut.

“Yang pertama, bank-bank Himbara membuka agen di KDMP. Jadi penerima manfaat bisa mengambil uang di sana dan membelanjakannya di KDMP. Itu yang sekarang sedang kami simulasikan,” ujarnya.

Saifullah menegaskan bahwa uji coba ini tidak akan mengubah mekanisme penyaluran bansos yang selama ini berjalan. “Enggak, sementara ini belum. Nanti kita simulasikan dulu di 900 titik yang sudah siap beroperasi. Yang melayani tetap agen-agen dari bank Himbara,” katanya.

Ia menambahkan, apabila regulasi memungkinkan, pemerintah membuka peluang penyaluran bansos dilakukan langsung melalui KDMP tanpa perantara Himbara. “Ke depan, kalau regulasinya sudah ada perubahan, bisa jadi langsung lewat KDMP. Tetapi sekarang regulasinya memang masih melalui Himbara atau PT Pos,” jelasnya.

Uji coba ini direncanakan berlangsung setelah penyaluran bansos triwulan III selesai. Pemerintah menargetkan implementasi awal dapat dimulai pada triwulan IV-2026 di 900 KDMP yang tersebar di berbagai provinsi.

Jenis bantuan yang akan diujicobakan meliputi Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) senilai Rp 200.000 per bulan, yang selama ini disalurkan setiap tiga bulan sekali.

Sementara itu, PT Pos Indonesia akan tetap menyalurkan bansos kepada penerima manfaat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta bagi lansia dan penyandang disabilitas yang membutuhkan layanan antar ke rumah.

“Pada akhirnya semuanya akan bersinergi. Bukan menggantikan PT Pos atau Himbara, tetapi membuat masyarakat bisa mengambil bantuan di KDMP yang lokasinya lebih dekat,” tutup Saifullah Yusuf.