Detak.news — Lembaga pemeringkat internasional Moody’s Ratings kembali menyuarakan kekhawatirannya terkait ketidakpastian kebijakan dan risiko keberlanjutan fiskal di Indonesia. Pernyataan ini muncul di tengah klaim pemerintah bahwa kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga semester I-2026 masih menunjukkan tren positif, didukung oleh performa pendapatan negara dan pengelolaan belanja yang efektif.

Pandangan Moody’s mencerminkan berlanjutnya kecemasan investor terhadap agenda ekonomi Presiden Prabowo Subianto. Isu disiplin fiskal, independensi bank sentral, dan peningkatan peran pemerintah di sektor strategis telah menekan pasar keuangan Indonesia sepanjang tahun ini, menyebabkan aksi jual investor yang menempatkan obligasi, rupiah, dan saham Indonesia sebagai aset berkinerja terburuk di kawasan regional.

Sorotan Moody’s atas Kebijakan Baru dan Penerimaan Negara

Salah satu poin utama yang disorot Moody’s adalah pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) pada Mei lalu. Lembaga baru yang bertugas mengawasi ekspor bahan mentah ini menambah kecemasan investor terkait potensi intervensi negara yang semakin besar, mengingat kurangnya kejelasan mandat dan kewenangannya.

Moody’s juga menilai sempitnya basis penerimaan negara menjadi hambatan signifikan bagi pemerintah. Kondisi ini sangat membatasi ruang gerak fiskal untuk mendanai program-program ambisius, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam laporannya kepada Bloomberg Internasional, Selasa (21/7/2026), Vice President Sovereign Risk Division Moody’s Martin Petch menyatakan bahwa keseimbangan risiko ekonomi Indonesia bergeser ke arah yang ‘sedikit lebih negatif’, meskipun ada beberapa perkembangan positif. Pergeseran ini terjadi setelah Moody’s menurunkan prospek utang Indonesia menjadi negatif pada Februari 2026.

“Tekanan ekonomi mulai bermunculan, terutama setelah meletusnya konflik Iran. Kami melihat beban subsidi membengkak secara signifikan, dan hal ini memberikan tekanan besar pada anggaran fiskal untuk tahun ini serta tahun depan. Hingga saat ini, kami belum melihat adanya langkah yang signifikan dalam memperluas basis penerimaan negara,” jelas Petch.

Meskipun demikian, Moody’s mencatat positifnya langkah pemerintah dalam memangkas anggaran program MBG di tengah lonjakan biaya subsidi energi untuk menjaga defisit anggaran di bawah batas aman undang-undang. Beberapa pejabat pemerintah juga dilaporkan tengah meninjau ulang anggaran belanja untuk mencari potensi penghematan.

S&P Global Ratings Pertahankan Peringkat Investment Grade

Berbeda dengan Moody’s, lembaga pemeringkat global S&P Global Ratings baru-baru ini mempertahankan peringkat kredit (sovereign credit rating) Indonesia pada level BBB untuk utang jangka panjang dan A-2 untuk utang jangka pendek, atau setara dengan ‘investment grade’. S&P juga mempertahankan prospek (outlook) Indonesia di level stabil dalam pengumumannya pada Senin (13/7/2026).

S&P menjelaskan, prospek peringkat jangka panjang yang stabil mencerminkan keyakinan bahwa pelemahan indikator fiskal dan eksternal Indonesia bersifat sementara dan diperkirakan akan membaik seiring kenaikan harga komoditas serta stabilnya arah kebijakan pemerintah.

S&P memproyeksikan defisit APBN Indonesia mencapai 2,9% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2026 dan 2027. Rasio utang pemerintah diperkirakan berada di level 40,6% dari PDB pada 2026 dan meningkat tipis menjadi 40,7% pada 2027.

Tekanan terhadap kondisi fiskal Indonesia dipicu oleh faktor eksternal seperti tingginya harga energi, suku bunga global yang masih tinggi, pelemahan nilai tukar, ketidakpastian kebijakan, serta akumulasi utang. Namun, S&P menilai tekanan tersebut dapat diredam melalui kenaikan harga komoditas dan langkah efisiensi belanja pemerintah.

Defisit APBN Terkendali di Semester I-2026

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan dalam jumpa pers APBN KiTa Edisi Juli 2026 bahwa defisit APBN per Juni 2026 tercatat Rp196,5 triliun atau 0,76% terhadap PDB. Keseimbangan primer mencatat surplus sebesar Rp85,1 triliun. Purbaya menambahkan, kinerja fiskal ini mendukung Indonesia mempertahankan peringkat kredit BBB dan A-2 dari S&P.

“Dengan pendapatan yang tumbuh kuat, belanja yang produktif, dan belanja yang dikelola secara terukur, defisit tetap terkendali sebesar Rp196,5 triliun atau 0,76% dari PDB,” kata dia.

Tren positif kinerja APBN ditopang oleh performa pendapatan negara yang kuat dan belanja yang dikelola efektif. Pendapatan negara pada semester I-2026 mencapai Rp1.459,4 triliun, tumbuh 21,4% dibandingkan periode yang sama 2025. Penerimaan perpajakan tercatat Rp1.187,8 triliun, dengan penerimaan pajak Rp1.035,7 triliun (tumbuh 24,6%). Penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp145 triliun (tumbuh 3,4%). Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terealisasi Rp271 triliun (meningkat 21,6%), dan hibah Rp7 miliar (tumbuh 10,2%).

Realisasi belanja negara pada semester I-2026 mencapai Rp1.656 triliun, tumbuh 17,8% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Belanja pemerintah pusat mendominasi dengan realisasi Rp1.298,6 triliun (meningkat 29,4%), terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) Rp658,9 triliun (tumbuh 40%) dan belanja non-K/L Rp639,7 triliun (meningkat 20%). Transfer ke Daerah (TKD) terealisasi Rp357,4 triliun (tumbuh 11,2%).

Analis Doo Financial Futures Lukman Leong menyatakan, penguatan rupiah dipengaruhi meredanya kekhawatiran investor terhadap kondisi fiskal Indonesia. Kurs rupiah pada penutupan perdagangan Rabu (21/7/2026) sore menguat 60 poin atau 0,33% menjadi Rp17.888 per dolar AS.

“Rupiah ditutup menguat cukup besar terhadap dolar AS di tengah meredanya kekhawatiran investor terhadap kondisi fiskal Indonesia, setelah pemerintah melaporkan defisit APBN sebesar 0,76% dari PDB hingga Juni 2026, serta mempertahankan proyeksi defisit APBN 2026 di bawah batas 3% dari PDB,” jelas dia.

Lukman menambahkan, realisasi APBN semester I-2026 ini menepis kekhawatiran sejumlah kalangan mengenai defisit APBN yang bisa melebihi 3% atau bahkan 4%.

Periode Krusial Menanti Kebijakan Fiskal

Moody’s memperkirakan enam hingga 12 bulan ke depan akan menjadi periode krusial bagi Indonesia. Lembaga tersebut akan terus memantau kecukupan cadangan devisa, kredibilitas kebijakan, kesehatan BUMN, serta tata kelola PT Danantara. Martin Petch menekankan pentingnya memastikan arah kebijakan pemerintah bergerak ke jalur yang benar.

Petch menegaskan bahwa ekspansi belanja fiskal skala besar tanpa diimbangi reformasi penerimaan negara akan menjadi sinyal yang sangat mengkhawatirkan bagi profil kredit Indonesia. Sorotan lembaga pemeringkat global terhadap ekonomi Indonesia dipicu oleh transisi kebijakan anggaran pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Peluncuran program skala besar seperti makan siang gratis dan pembentukan badan pengelola sumber daya strategis PT Danantara membutuhkan dukungan dana APBN yang besar. Di saat yang sama, ketegangan geopolitik global dan gejolak harga energi dunia meningkatkan beban subsidi pemerintah secara mendadak.

Kombinasi antara tingginya komitmen belanja negara dan keterbatasan penerimaan pajak mendorong lembaga pemeringkat internasional seperti Moody’s untuk mencermati efektivitas tata kelola dan disiplin fiskal Indonesia guna mencegah pembengkakan defisit anggaran di masa depan.