Detak.news — Nanik S. Deyang mengajukan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) karena alasan kesehatan. Keputusan ini telah dikonfirmasi oleh Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Kebijakan, Dirgayuza Setiawan.

“Hari ini Ibu Nanik Deyang berpamitan kepada Presiden Prabowo untuk menjalani pengobatan jantung sekaligus mengundurkan diri sebagai Kepala Badan Gizi Nasional,” ujar Dirgayuza di Jakarta, Rabu (22/7/2026).

Meskipun baru menjabat sekitar satu setengah bulan, Nanik dinilai telah berhasil mengidentifikasi sejumlah persoalan mendasar dan meletakkan dasar-dasar reformasi di tubuh BGN. Beberapa langkah strategis yang telah dilakukannya meliputi evaluasi massal terhadap hampir 28.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), standarisasi 3.000 dapur sesuai mutu, dan penghentian ekspansi dapur di wilayah yang sudah jenuh.

Selain itu, Nanik juga berperan dalam penyelamatan aset negara dengan menemukan 414 SPPG bermasalah, yang berhasil mengembalikan ratusan miliar rupiah ke kas negara. Ia juga memperkuat kelembagaan dengan membentuk 11 tim reformasi dan memfokuskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada penerima manfaat yang paling membutuhkan, serta melibatkan profesional dari berbagai kementerian dan lembaga.

Menjalani Pengobatan di Luar Negeri

Melalui keterangan di media sosial pribadinya, Nanik mengonfirmasi bahwa ia harus menjalani pengobatan jantung di luar negeri.

“Saya sampaikan ke Presiden dengan beribu maaf sepertinya saya harus mundur sebagai Kepala BGN demi kesehatan saya. Karena Presiden prihatin dan kasihan dengan kondisi saya, beliau menyetujui, namun saya diminta tetap ikut mengawasi BGN,” tulis Nanik.

Nanik menambahkan, ada kemungkinan Presiden Prabowo Subianto akan membentuk Dewan Pengawas BGN dan implementasi program MBG, di mana dirinya diminta untuk memimpin dewan tersebut. Ia menegaskan komitmennya untuk terus mendukung upaya Presiden dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Badan Gizi Nasional (BGN) merupakan lembaga baru yang dibentuk pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Lembaga ini bertugas mengawal salah satu program prioritas utama, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG). Program skala nasional ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menekan angka stunting, serta memperbaiki tingkat pemenuhan gizi anak-anak dan kelompok rentan di seluruh Indonesia.

Mengingat besarnya alokasi anggaran dan luasnya cakupan operasional, BGN dituntut memiliki sistem tata kelola, pengawasan, serta standarisasi pelayanan yang ketat agar penyaluran bantuan gizi dapat berjalan secara efektif, efisien, dan bebas dari praktik penyimpangan.