Detak.news — Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa digitalisasi sektor pemerintahan memegang peranan krusial dalam upaya mempercepat pemberantasan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Menurutnya, integrasi data pemerintah yang komprehensif akan menyempurnakan akurasi penyaluran bantuan sosial, sehingga target nol persen kemiskinan ekstrem menjadi lebih mungkin dicapai.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara pada Senin, 20 Juli 2026, Prabowo memaparkan progres digitalisasi bantuan sosial yang kini telah menjangkau 43 kabupaten dan kota di 26 provinsi. Hingga saat ini, tercatat sekitar satu juta keluarga telah terdaftar dalam sistem tersebut, dari target keseluruhan 12,5 juta keluarga.

Prabowo menjelaskan, digitalisasi memberikan manfaat langsung dengan memangkas biaya yang sebelumnya dikeluarkan masyarakat untuk mengurus dokumen dan pendaftaran program bantuan. “Sebelumnya sebuah keluarga dapat mengeluarkan biaya sekitar Rp150 ribu. Sekarang proses itu dapat dilakukan secara gratis. Ini manfaat langsung dari digitalisasi,” ujarnya.

Kendati demikian, Presiden menekankan bahwa langkah ini baru permulaan. Pemerintah berencana mengintegrasikan data sosial, kependudukan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perumahan, hingga data penerima bantuan ke dalam satu sistem terpadu yang aman dan saling terhubung.

“Jangan sampai ada orang mampu menerima bantuan karena datanya tidak diperbarui. Jangan sampai ada keluarga miskin tidak menerima bantuan hanya karena tidak mengenal pejabat atau tidak memahami birokrasi. Kalau sistem kita akurat, target 0% kemiskinan ekstrem menjadi jauh lebih mungkin kita capai,” tegas Prabowo.

Digitalisasi juga diharapkan dapat memangkas birokrasi dalam pelayanan publik. Saat ini, pemerintah telah membangun Mal Pelayanan Publik di 313 kabupaten dan kota, yang menawarkan hingga 150 jenis layanan.

Ke depan, Prabowo menargetkan agar sebanyak mungkin layanan pemerintah dapat diakses secara daring. Tujuannya adalah meringankan beban administrasi masyarakat dan mengurangi antrean panjang. “Rakyat tidak perlu mengantre berjam-jam. Rakyat tidak perlu berpindah dari kantor ke kantor. Pemerintah harus datang kepada rakyat melalui teknologi. Saya ingin Indonesia memiliki pemerintahan digital kelas dunia,” katanya.

Selain meningkatkan kualitas pelayanan publik, digitalisasi juga menjadi instrumen penting untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Prabowo menyoroti perlunya penyederhanaan puluhan aplikasi pemerintah yang saat ini berjalan sendiri-sendiri dan tidak terhubung. Sistem digital yang efisien akan mengurangi birokrasi, meningkatkan efektivitas, dan memastikan kebijakan pemerintah didasarkan pada data yang akurat.

Dalam sektor pendidikan, pemerintah telah mendistribusikan interactive flat panel ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Perangkat ini akan terus ditambah secara bertahap hingga mencapai sekitar 700 ribu unit pada akhir 2026 atau semester pertama 2027. Inisiatif ini diharapkan memberikan akses materi pembelajaran terbaik bagi siswa dan guru, serta mendukung pencapaian penghargaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di bidang e-government dan digitalisasi pendidikan.

Prabowo menambahkan, transformasi digital akan terus diperluas melalui pengembangan GovTech, penerapan single national identity card, serta penyederhanaan regulasi di berbagai kementerian dan lembaga. Ia menegaskan bahwa digitalisasi bukan sekadar pemanfaatan teknologi, melainkan pondasi untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih efisien, pelayanan publik yang lebih cepat, penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran, dan pengentasan kemiskinan yang lebih efektif.