Detak.news — Para menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga mulai berdatangan ke Istana Kepresidenan, Jakarta, untuk menghadiri sidang kabinet paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto pada Senin (20/7/2026) sore. Sidang ini diperkirakan akan berfokus pada arahan presiden mengenai percepatan pelaksanaan program prioritas pemerintah.

Berdasarkan pantauan, jajaran Kabinet Merah Putih mulai tiba di kompleks Istana Kepresidenan sejak pukul 14.08 WIB. Beberapa pejabat yang terlihat hadir antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, Kepala Badan Karantina Indonesia Abdul Kadir Karding, Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Reformasi Kepolisian Ahmad Dofiri, Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang, serta Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari.

Menjelang dimulainya sidang kabinet, Hasan Nasbi menyatakan bahwa agenda sidang kabinet paripurna akan diisi dengan arahan Presiden Prabowo terkait percepatan pelaksanaan program-program pemerintah. Ia memastikan pembahasan akan mencakup berbagai program prioritas nasional, meskipun belum merinci secara spesifik program yang akan ditinjau atau dievaluasi.

“Undangannya sidang paripurna. Kemungkinan untuk arahan presiden untuk percepatan program-program pembangunan dan program unggulan presiden,” ujar Hasan.

Sidang kabinet paripurna terakhir kali dipimpin oleh Presiden Prabowo di Istana Negara pada 13 Maret 2026. Pada rapat sebelumnya, agenda yang dibahas meliputi kesiapan menghadapi Idulfitri 1447 Hijriah, evaluasi pelaksanaan program pemerintah, kondisi perekonomian nasional, ketahanan pangan dan energi, serta langkah antisipasi terhadap dampak gejolak di Timur Tengah.

Sidang kabinet paripurna merupakan forum strategis bagi jajaran Kabinet Merah Putih. Forum ini berfungsi untuk mengevaluasi pelaksanaan program pemerintah, menyelaraskan kebijakan antar-kementerian dan lembaga, serta merumuskan langkah-langkah percepatan pelaksanaan berbagai program prioritas nasional.