Detak.news — JAKARTA – PT Sarana Patra Hulu Cepu (SPHC), sebuah entitas di bawah PT Jateng Petro Energi (JPEN) yang mengelola Participating Interest (PI) hulu migas, menyatakan dukungannya terhadap Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Program prioritas nasional yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto ini menjadi fokus utama SPHC dalam upaya penguatan kapasitas nelayan.

Komitmen ini diwujudkan melalui partisipasi SPHC dalam forum diskusi bertajuk “Ngobrol Bareng Nelayan: Penguatan Nelayan Pati dalam rangka Mendukung Program Prioritas KNMP di Jawa Tengah”. Acara yang berlangsung di KNMP Banyutowo, Dukuhseti, Pati, pada Minggu (19/7/2026) ini diselenggarakan oleh Yayasan Literasi dan Karakter Indonesia bersama PT SPHC.

Forum tersebut dihadiri oleh ratusan nelayan dan masyarakat pesisir Banyutowo, serta menghadirkan empat narasumber kunci. Mereka adalah Direktur PT SPHC Barri Pratama, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Hadi Santosa, Kepala Pelabuhan Perikanan Juwana Driyanto, serta tokoh muda dan pengusaha perikanan Subaskoro. Diskusi ini dirancang sebagai ruang dialog strategis untuk memperkuat kapasitas nelayan, memaksimalkan pemanfaatan fasilitas yang ada, dan membangun kolaborasi dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan.

Penguatan Nelayan Berkelanjutan

Direktur PT SPHC, Barri Pratama, menekankan pentingnya penguatan nelayan yang berkelanjutan melalui kolaborasi, peningkatan kapasitas, dan dukungan nyata dari sektor usaha. Ia menyatakan bahwa SPHC berkomitmen untuk terus berkontribusi melalui dukungan konkret yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat pesisir.

“Penguatan nelayan bukan hanya soal peningkatan keterampilan, tetapi juga tentang membangun ekosistem yang sehat, berdaya saing, dan berkelanjutan. SPHC berkomitmen untuk terus hadir melalui dukungan konkret bagi kegiatan yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Barri Pratama dalam keterangan resmi yang dirilis pada Senin (20/7/2026).

Lebih lanjut, Barri menjelaskan bahwa partisipasi SPHC dalam forum ini juga bertujuan membangun pemahaman masyarakat mengenai arah pengembangan KNMP di Jawa Tengah. Program ini tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat pesisir melalui penguatan ekonomi, kelembagaan, dan pemberdayaan nelayan secara berkelanjutan.

Dukungan SPHC ini merupakan bagian dari pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan. Hal ini sejalan dengan peran SPHC sebagai mitra pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang memprioritaskan pemberdayaan masyarakat pesisir dan penguatan sektor perikanan berkelanjutan.

Peran Pemerintah dan Masyarakat

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati, Hadi Santosa, mengajak para nelayan untuk proaktif dalam program penguatan yang tersedia. Ia juga menekankan pentingnya menjaga kualitas hasil tangkapan dan mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas secara berkelanjutan. Perlindungan sosial bagi nelayan melalui BPJS Ketenagakerjaan juga menjadi sorotan mengingat tingginya risiko pekerjaan di laut.

“Kami mendorong nelayan untuk terus meningkatkan kualitas hasil tangkapan dan aktif mengikuti pelatihan yang tersedia. Perlindungan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan juga penting, mengingat tingginya risiko pekerjaan di laut,” tegas Hadi Santosa.

Tokoh muda Banyutowo sekaligus pengusaha perikanan, Subaskoro, mengajak masyarakat untuk menjaga kekompakan dalam mengembangkan KNMP Banyutowo. Ia berpendapat bahwa keberhasilan program pemerintah sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dalam mengelola potensi kawasan pesisir.

“Keberhasilan KNMP Banyutowo tidak hanya soal anggaran, tetapi juga kekompakan dan partisipasi aktif kita bersama dalam mengelola potensi kawasan pesisir ini,” ujar Subaskoro.

Menanggapi aspirasi nelayan terkait kebutuhan alat tangkap, Kepala Pelabuhan Perikanan Juwana, Driyanto, mendorong kelompok nelayan untuk menyusun proposal permohonan bantuan sesuai mekanisme yang berlaku dan mengajukannya kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.

“Kami mendorong kelompok nelayan yang membutuhkan bantuan alat tangkap untuk menyusun proposal sesuai mekanisme yang berlaku, agar dapat diajukan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah,” jelas Driyanto.

Acara ditutup dengan sesi tanya jawab dan komitmen bersama antara pemerintah, pelaku usaha, dan nelayan untuk memperkuat sinergi dalam mendukung implementasi KNMP di Jawa Tengah. SPHC menegaskan perannya sebagai mitra strategis pembangunan daerah yang berfokus pada dampak sosial berkelanjutan bagi masyarakat Jawa Tengah, khususnya nelayan di Kabupaten Pati.