Detak.news — Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi. Tujuannya adalah menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mendukung pelaksanaan program-program pemerintah.

Arahan ini disampaikan dalam rapat yang digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (27/7/2026). Pertemuan ini berlangsung di tengah proses transisi kepemimpinan di Bank Indonesia (BI).

Pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia, Destry Damayanti, menjelaskan bahwa presiden menekankan pentingnya keselarasan kebijakan antarlembaga. “Jadi intinya ke depan bagaimana KSSK terus meningkatkan koordinasi dan kerja sama, khususnya terkait dengan kebijakan-kebijakan karena masing-masing kita ada kebijakan yang harus kita koordinasikan,” ujar Destry.

Selain penguatan koordinasi, KSSK juga diminta untuk terus mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah sesuai dengan arah pembangunan yang telah ditetapkan. “Kemudian juga tentunya kita bersama-sama akan men-support. KSSK juga men-support pemerintah sesuai dengan arah kebijakan yang memang sudah menjadi garis dari pemerintah, pencapaian pemerintah,” tambah Destry.

Destry merinci bahwa setiap anggota KSSK memiliki kewenangan dan fungsi yang berbeda dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Presiden meminta seluruh lembaga mengoptimalkan peran masing-masing agar kebijakan yang diambil menjadi lebih efektif. “Jadi intinya tadi seperti itu, peningkatan dari masing-masing, Bank Indonesia apa yang bisa dilakukan, dari OJK, dari LPS, dan kemudian juga dari Kementerian Keuangan,” katanya.

Rapat tersebut dihadiri oleh seluruh anggota KSSK, yaitu Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Pertemuan ini juga dihadiri perwakilan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

Pertemuan ini terjadi setelah Perry Warjiyo mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Bank Indonesia. Destry Damayanti ditunjuk sebagai Pejabat Gubernur Sementara BI hingga pemerintah menetapkan gubernur definitif sesuai mekanisme yang berlaku.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara untuk mulai dilibatkan dalam pengambilan keputusan KSSK. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, dan investasi guna mendukung stabilitas sistem keuangan serta pertumbuhan ekonomi.

CEO BPI Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, menyatakan bahwa keterlibatan Danantara merupakan arahan langsung dari presiden. Tujuannya agar setiap keputusan KSSK memiliki dampak yang lebih luas terhadap perekonomian dan sektor usaha. “Nanti ini KSSK diminta juga untuk melibatkan Danantara dalam pengambilan setiap keputusannya, supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha tidak hanya dari sisi fiskal dan moneter saja,” kata Rosan.