Detak.news — Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahwa PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) telah berhasil mengelola devisa senilai lebih dari US$ 10,5 miliar sejak memulai operasional penuh pada 1 Juli 2026. Selain itu, kehadiran PT DSI juga diklaim berhasil mempersempit kesenjangan harga komoditas Indonesia dibandingkan dengan harga di pasar internasional.

Informasi ini disampaikan Prabowo saat memberikan arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (20/7/2026). Capaian tersebut didasarkan pada laporan perkembangan operasional PT DSI yang disampaikan oleh Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani.

“Dan saya terima kasih, saya dapat laporan dari saudara Rosan, CEO dari Danantara bahwa baru satu bulan dua minggu bekerja, PT DSI beroperasi, PT DSI sudah mengelola devisa sebesar lebih dari US$ 10,5 miliar dalam satu bulan dua minggu,” ujar Prabowo.

Prabowo menjelaskan bahwa sebelum PT DSI beroperasi, terdapat perbedaan signifikan antara harga jual komoditas di dalam negeri dan harga di pasar internasional, yang berkisar antara 30% hingga 45%. Namun, setelah PT DSI menjalankan fungsinya sebagai pengelola perdagangan komoditas strategis, kesenjangan harga tersebut dilaporkan hampir hilang.

“Dan ternyata dari angka yang masuk sebelum ada PT DSI, gap perbedaan harga jual di Indonesia dan internasional itu kurang lebih beda minimal 30% mendekati 40-45%, begitu ada PT DSI udah hampir menyatu saya lihat grafiknya karena kita tegas,” ucapnya.

Menurut Prabowo, penyempitan selisih harga ini menunjukkan bahwa tata niaga komoditas nasional kini menjadi lebih efisien dan transparan.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk memberantas praktik under-invoicing, transfer pricing, serta berbagai bentuk manipulasi perdagangan ekspor sumber daya alam yang merugikan negara. Ia memastikan pemerintah akan memberikan sanksi tegas, termasuk pencabutan izin usaha (CIU), kepada perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan.

“Meneruskan praktik ini penipuan, semua izin kita cabut, saya tidak pandang bulu, kita cabut semua izin mereka yang tidak mau patuh hukum di NKRI,” tegas Prabowo.

Pemerintah berharap penguatan tata kelola ekspor melalui PT DSI dapat meningkatkan penerimaan devisa, memperbaiki transparansi perdagangan komoditas strategis, serta mengoptimalkan manfaat sumber daya alam bagi perekonomian nasional.