Detak.news — Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mempercepat implementasi penuh kebijakan ekspor satu pintu bagi komoditas strategis melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (PT DSI). Kebijakan ini akan berlaku mulai 1 September 2026, lebih cepat dari jadwal awal 1 Januari 2027. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola ekspor, meningkatkan penerimaan devisa negara, serta menekan praktik perdagangan ilegal.

Pengumuman tersebut disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Senin (20/7/2026). “Saudara-saudara, dengan ekspor sumber daya alam satu pintu, kita mengadakan tahap transisi dan kita harapkan nanti 1 September 2026 implementasi penuh,” ujar Prabowo.

PT DSI pertama kali diperkenalkan pada 20 Mei 2026, bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional, dan mulai beroperasi secara resmi pada 1 Juli 2026. Perusahaan ini ditugaskan untuk memperkuat tata kelola dan konsolidasi ekspor komoditas strategis Indonesia.

Presiden mengakui bahwa pembentukan PT DSI sempat menerima kritik tajam dari berbagai pihak. Namun, pemerintah tetap melanjutkan program tersebut karena dinilai krusial untuk memperbaiki tata kelola ekspor dan memberantas praktik perdagangan yang merugikan negara, seperti under-invoicing dan transfer pricing. “Kita bangun sistem ekspor satu pintu, agar negara mengetahui berapa yang diekspor, kepada siapa dijual, berapa harga sebenarnya, berapa devisa yang seharusnya kembali ke Indonesia. Itu tujuannya. Ya biasa, pertama (didirikan), banyak yang nyinyir dan sebagainya,” kata Prabowo.

Dalam sebuah ilustrasi, Prabowo menyoroti adanya perbedaan harga yang signifikan dalam perdagangan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO). Ia menyebutkan bahwa CPO Indonesia diekspor dengan harga sekitar Rp 14.000 hingga Rp 17.000 per kilogram, sementara pembeli di Eropa melaporkan nilai pembelian mencapai sekitar Rp 27.000 per kilogram. “Konon kabarnya berubah-ubah lagi deal-nya, kontraknya, sehingga di sana Rp 27.000. Jadi kita hilang 50% kekayaan kita. Satu kali perjalanan kita hilang 50% kekayaan kita,” imbuhnya.

Menurut laporan yang diterima Presiden, keberadaan PT DSI mulai menunjukkan hasil positif. Kesenjangan harga ekspor komoditas strategis kini semakin menyempit. Selain itu, PT DSI berhasil mengelola devisa lebih dari US$ 10,5 miliar hanya dalam sekitar enam pekan sejak beroperasi. Capaian ini menjadi indikator awal bahwa kebijakan ekspor satu pintu mampu meningkatkan transparansi perdagangan sekaligus mengoptimalkan penerimaan devisa negara.

Prabowo menambahkan bahwa pada awalnya kebijakan ini dipandang negatif oleh sebagian pihak, bahkan ada kekhawatiran akan menurunkan peringkat kredit Indonesia. Namun, perkembangan terbaru menunjukkan penilaian yang lebih positif, termasuk dari S&P Global Ratings. “Mereka yang mengatakan bahwa itu langkah tepat bagi bangsa Indonesia. Dan itu bisa meningkatkan penghasilan kita, revenue kita. Kemudian mereka tetap tidak menurunkan outlook. Kita tetap outlook stable, kita tetap punya rating investment grade, emerging market grade,” jelas Prabowo.

Pengalaman pembentukan PT DSI ini menjadi bukti bahwa Indonesia perlu lebih percaya diri dalam merumuskan kebijakan strategis yang berpihak pada kepentingan nasional. Presiden menegaskan komitmen pemerintah untuk terus menjalankan berbagai kebijakan yang diyakini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat perekonomian, dan mengurangi kemiskinan.