Detak.news — Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN (ASEAN Foreign Ministers’ Meeting/AMM) ke-59 yang diselenggarakan di Manila, Filipina, menghadapi tantangan berat di tengah memanasnya berbagai krisis geopolitik global. Eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran, dinamika sengketa Laut China Selatan, serta krisis politik Myanmar yang berkepanjangan menjadi sorotan utama dalam agenda tahunan ini. Pertemuan ini sekaligus menjadi ajang pembuktian kapasitas ASEAN dalam menjaga stabilitas kawasan.

Tema Keketuaan ASEAN 2026 yang diusung Filipina, “Navigating Our Future, Together”, menegaskan pentingnya menjaga persatuan kawasan. Menteri Luar Negeri Filipina, Maria Theresa Lazaro, menekankan krusialnya respons kolektif dari negara-negara Asia Tenggara terhadap tantangan internal maupun eksternal. “Dalam lanskap global yang terpecah-belah, tidak ada satu negara pun yang dapat mengatasi badai ini sendirian. Kekuatan dan ketahanan kita terletak pada komunitas kita. Jika kita tidak bergerak maju bersama, kita berisiko terpecah belah,” ujar Lazaro.

Rangkaian pertemuan di Manila tidak hanya mengevaluasi tiga pilar utama ASEAN (politik-keamanan, ekonomi, dan sosial-budaya) untuk rekomendasi KTT mendatang, tetapi juga mempertemukan ASEAN dengan mitra dialog strategis seperti Amerika Serikat, China, dan Rusia. Hal ini menempatkan ASEAN pada posisi sensitif untuk menjaga keseimbangan di tengah rivalitas kekuatan besar dunia.

Merespons Tekanan Luar: Konflik Timur Tengah dan Laut China Selatan

Eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran menimbulkan kekhawatiran serius terhadap keamanan pelayaran di Selat Hormuz, jalur vital yang dilalui sekitar seperlima pasokan minyak dunia. Gangguan pada jalur ini berpotensi merusak rantai pasok global dan ketahanan energi negara-negara ASEAN. Menanggapi ancaman tersebut, ASEAN merilis pernyataan bersama yang mendesak semua pihak untuk kembali ke meja diplomasi dan menjamin kebebasan navigasi sesuai Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982 serta Konvensi Keselamatan Jiwa di Laut (SOLAS).

Di tingkat regional, sengketa Laut China Selatan tetap menjadi isu krusial. Indonesia menekankan pentingnya percepatan penyelesaian Kode Etik (Code of Conduct/CoC) yang substantif, efektif, dan berlandaskan hukum internasional. Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, mendorong agar kemitraan ASEAN difokuskan pada kebutuhan nyata masyarakat, termasuk penguatan ketahanan pangan, energi, dan ketangguhan rantai pasok. “Perkembangan di luar kawasan semakin membawa konsekuensi langsung bagi kehidupan masyarakat kita. Karena itu, ASEAN harus semakin siap dan mampu merespons secara bersama,” kata Sugiono dalam sesi retreat AMM ke-59.

Isu Myanmar: Ujian Soliditas Internal Perhimpunan

Jika krisis eksternal menguji daya tahan kawasan, krisis politik di Myanmar menjadi ujian nyata bagi soliditas internal ASEAN. Sejak kudeta militer pada tahun 2021, ASEAN secara konsisten menerapkan Konsensus Lima Poin (Five-Point Consensus) dengan tidak mengundang perwakilan politik junta dalam pertemuan tingkat tinggi. Namun, pada AMM ke-59, para menteri luar negeri ASEAN menggelar pertemuan informal dengan perwakilan Myanmar di Bangkok pada 12 Juli 2026, sebuah langkah yang belum pernah terjadi dalam lima tahun terakhir. Meskipun demikian, perbedaan pendekatan antarnegara anggota masih terlihat, dengan Kamboja tidak mengutus menterinya dan Malaysia hanya diwakili pejabat senior.

Untuk menjaga kesinambungan diplomasi, muncul usulan penunjukan Utusan Khusus ASEAN untuk Myanmar dengan masa jabatan jangka panjang untuk menggantikan sistem tahunan. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Vahd Nabyl A. Mulachela, menyatakan Indonesia mendukung gagasan tersebut asalkan mendapat persetujuan dari pihak Myanmar agar utusan tersebut dapat bekerja secara efektif dan objektif.

Tantangan utama ASEAN saat ini bukan hanya merumuskan kesepakatan tertulis, melainkan memastikan seluruh komitmen diplomatik yang dihasilkan di Manila dapat diimplementasikan secara nyata dan konsisten oleh seluruh negara anggota. Prinsip utama ASEAN yang tertuang dalam Deklarasi Bangkok pada 1967, yaitu ASEAN Centrality (Sentralitas ASEAN) dan ASEAN Way, yang mengedepankan konsensus, musyawarah, serta non-intervensi, telah memungkinkan Asia Tenggara berkembang menjadi salah satu kawasan paling stabil dan dinamis secara ekonomi. Namun, lanskap geopolitik global yang kian terpolarisasi akibat persaingan kekuatan besar, krisis jalur logistik laut vital, serta kemacetan penyelesaian krisis domestik di negara anggota seperti Myanmar, menuntut fleksibilitas baru dari ASEAN. Keberhasilan ASEAN di AMM ke-59 tidak hanya diukur dari normativitas dokumen pernyataan bersama, tetapi sejauh mana perhimpunan ini mampu bertindak sebagai aktor regional yang solid, relevan, serta responsif terhadap dampak krisis multidimensi yang langsung menyentuh kehidupan rakyatnya.