Detak.news — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi bahwa dana sebesar Rp 240 triliun telah disiapkan untuk program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Pendanaan ini akan direalisasikan secara bertahap selama periode enam tahun.

Purbaya menjelaskan bahwa sumber dana program berasal dari pinjaman Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Tanggung jawab pembayaran pokok pinjaman beserta bunganya akan diemban oleh pemerintah.

“Rp 240 triliun selama enam tahun akan seperti itu. Itu akan berasal dari pinjaman Himbara, tapi saya yang cicil,” ujar Purbaya di Yogyakarta, Kamis (15/7/2026).

Perkiraan pemerintah, pembayaran cicilan tahunan akan mencapai sekitar Rp 40 triliun, yang besarnya akan disesuaikan dengan jumlah koperasi yang mulai aktif beroperasi.

“Pokok dan bunganya selama enam tahun ke depan, mungkin setahun sekitar Rp 40 triliun, sesuai dengan jumlah koperasi yang beroperasi. Jadi untuk pendanaan udah nggak ada isu lagi. Hanya yang paling penting adalah pelaksanaannya lebih rapi dan bersih, dan sedikit kebocoran. Itu yang dipentingkan ke depan,” tegasnya.

Selain kewajiban pembayaran pinjaman, pemerintah juga akan memberikan dukungan operasional bagi koperasi pada tahap awal pendiriannya. Bantuan ini mencakup pelatihan, pembiayaan operasional, serta gaji pegawai selama satu hingga dua tahun pertama, dengan tujuan agar koperasi dapat mandiri di masa mendatang.

Pemerintah Klaim Kopdes Akan Untung

Purbaya menilai bahwa prospek bisnis Kopdes Merah Putih sangat kuat, terutama dengan adanya keputusan pemerintah untuk menyalurkan seluruh barang bersubsidi melalui jaringan koperasi tersebut.

“Kemarin diputuskan di rapat kabinet bahwa semua barang-barang yang bersubsidi akan disalurkan lewat Koperasi Desa Merah Putih dan tidak diperjualbelikan di luar itu. Jadi harusnya dari situ aja Koperasi Desa Merah Putih sudah pasti untung. Asal enggak di itu ya, asal enggak dikorupsi lah, harusnya sih aman,” ungkapnya.

Menanggapi isu dugaan markup dalam pengadaan mobil pikap untuk Kopdes Merah Putih, Purbaya menyatakan bahwa pemerintah belum melakukan audit khusus karena program masih dalam tahap pelaksanaan. Namun, ia memastikan bahwa penggunaan anggaran akan diawasi secara ketat melalui pemeriksaan acak maupun audit yang mendetail.

“Pada dasarnya nanti begini. Setiap anggaran yang besar kita akan cek secara random atau satu persatu secara detail jadi kita bukan untuk mengganggu tapi untuk membantu supaya pelaksanaannya lebih rapi,” tutupnya.