Detak.news — JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) merupakan langkah strategis yang dirancang untuk memangkas rantai pasok komoditas pangan. Inisiatif ini diharapkan dapat mengembalikan nilai ekonomi yang selama ini dinikmati oleh para perantara kepada petani dan konsumen. Potensi efisiensi dari pemangkasan rantai distribusi melalui KDMP diperkirakan mencapai Rp313 triliun yang sebelumnya terserap oleh mata rantai perdagangan.

Dalam pengantarnya pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (20/7/2026), Prabowo menjelaskan bahwa kajian pemerintah menunjukkan rantai distribusi bahan pokok saat ini terlalu panjang. Hasil panen petani harus melalui serangkaian perantara, mulai dari pedagang pengumpul, distributor, subdistributor, hingga pedagang grosir dan ritel sebelum sampai ke tangan konsumen. “Ternyata setelah diriset oleh Menteri Pertanian, keuntungan yang diambil oleh pihak penengah ini adalah 30%-40%, atau sekitar Rp313 triliun,” kata Prabowo.

Melalui KDMP, mata rantai distribusi akan dipersingkat sehingga margin distribusi diharapkan berada di kisaran 5%-10%. Dengan demikian, sebagian besar nilai ekonomi yang sebelumnya dinikmati oleh perantara dapat kembali kepada petani sebagai produsen dan masyarakat sebagai konsumen. “Berarti sisanya bisa dinikmati oleh petani dan konsumen. Ini adalah keamanan ekonomi jangka panjang,” ujar Prabowo.

Presiden menambahkan, jika dana sekitar Rp250 triliun hingga Rp313 triliun tersebut beredar langsung di masyarakat, dampaknya terhadap perekonomian akan jauh lebih besar melalui peningkatan perputaran uang atau velocity of money. “Kalau minimal dua kali berarti Rp500 triliun hingga Rp600 triliun akan beredar di rakyat kita di bawah. Kalau sampai tiga kali, empat kali, kita bisa bayangkan dampaknya secara ekonomi,” katanya.

Selain memangkas rantai pasok, KDMP juga akan berfungsi sebagai instrumen pemerintah dalam memperkuat distribusi berbagai program strategis. Setiap koperasi akan dilengkapi dengan gudang, fasilitas pendingin atau cold storage, armada angkut, gerai, serta bengkel alat dan mesin pertanian. KDMP juga akan menjadi penyalur barang-barang bersubsidi. Prabowo menekankan, “Barang subsidi adalah milik rakyat, tidak boleh diperdagangkan,” sehingga keberadaan KDMP akan memastikan bantuan pemerintah diterima masyarakat secara lebih tepat sasaran.

Lebih lanjut, Prabowo menilai jaringan KDMP akan menjadi alat penting bagi pemerintah dalam mengelola rantai pasok nasional dari pusat hingga ke tingkat desa. Sistem ini memungkinkan pemerintah untuk memantau daerah yang mengalami kelebihan pasokan maupun kekurangan komoditas, sehingga distribusi dapat dilakukan lebih cepat. “Kita akan mengerti di mana langka, di mana lebih, dan akhirnya akan lebih baik dan lebih cepat untuk mengendalikan inflasi,” ujar Presiden.

Hingga saat ini, pemerintah telah mengoperasikan lebih dari 1.000 KDMP dan menargetkan jumlahnya meningkat menjadi 30.000 koperasi pada akhir tahun 2026. Prabowo mengakui masih ada berbagai kekurangan dalam tahap awal pelaksanaan, namun menegaskan komitmen pemerintah untuk terus melakukan pembenahan. Menurutnya, selain membebaskan petani dari jerat rentenir, KDMP akan menjadi fondasi bagi sistem distribusi nasional yang lebih efisien, memperkuat ketahanan pangan, serta mendorong pemerataan manfaat pertumbuhan ekonomi hingga ke tingkat desa.