Detak.news — Presiden Prabowo Subianto memanggil seluruh anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) ke Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (27/7/2026) sore. Pertemuan mendadak ini digelar tak lama setelah pengumuman resmi pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo.

Para pimpinan lembaga keuangan yang tergabung dalam KSSK, meliputi Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), mulai berdatangan ke Istana sejak pukul 16.00 WIB. Hadir dalam pemanggilan tersebut Pejabat (Plt) Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, didampingi Deputi Gubernur BI Thomas A.M. Djiwandono beserta jajaran Anggota Dewan Gubernur BI lainnya.

“Undangan, kita koordinasi ya,” ujar Destry singkat saat memasuki kawasan Istana, sebagaimana dikutip Antara, Senin.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengonfirmasi, rapat terbatas bersama Presiden dilakukan untuk membahas dinamika terkini di sektor keuangan. “Kita akan rapat koordinasi saja, tentang situasi saat ini,” kata Friderica.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu memilih enggan memberikan komentar lebih detail terkait agenda rapat darurat tersebut.

Pemanggilan KSSK ini menjadi langkah krusial usai Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengumumkan secara resmi bahwa Istana telah menerima surat pengunduran diri Perry Warjiyo pada Minggu (26/7/2026). Pemerintah tengah menyiapkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemberhentian secara hormat atas pengabdian Perry memimpin Bank Sentral selama tujuh tahun.

Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) merupakan wadah koordinasi antarlembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk menyelenggaraan pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan di Indonesia. Anggota KSSK terdiri dari menteri keuangan selaku koordinator, gubernur Bank Indonesia, ketua Dewan Komisioner OJK, serta ketua Dewan Komisioner LPS.

Keempat lembaga ini memegang kendali atas dua pilar utama perekonomian nasional, yakni kebijakan fiskal dan moneter. Pemanggilan KSSK secara mendadak oleh presiden di tengah pengunduran diri pimpinan tertinggi Bank Sentral menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga kepastian pasar.

Koordinasi tingkat tinggi ini krusial untuk memastikan tidak adanya gejolak moneter dan mengawal pergerakan nilai tukar rupiah. Selain itu, pemanggilan ini juga bertujuan memberikan sinyal kuat kepada para pelaku pasar dan investor bahwa fundamental serta sistem keuangan Indonesia tetap aman dan terkendali di masa transisi kepemimpinan Bank Indonesia.