— JAKARTA – PT Pertamina Patra Niaga diminta untuk bersiap menghadapi potensi gangguan distribusi bahan bakar minyak (BBM) selama musim kemarau. Fokus utama adalah wilayah yang masih bergantung pada jalur transportasi sungai, karena penurunan debit air dan pendangkalan berisiko menghambat pasokan.

Pengamat Kebijakan Energi, Sofyano Zakaria, menekankan pentingnya kewaspadaan Pertamina Patra Niaga terhadap dampak musim kemarau. Ia menyoroti daerah yang menggunakan sungai sebagai rute utama pengangkutan BBM.

“Musim kemarau tidak boleh sampai berubah menjadi krisis distribusi BBM. Di sejumlah daerah, sungai merupakan jalur utama pengangkutan BBM. Ketika debit air turun drastis, kapal tanker maupun ponton tidak dapat beroperasi secara normal sehingga distribusi BBM berpotensi terlambat dan pada akhirnya mengganggu pasokan di SPBU,” ujar Sofyano dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (28/7/2026).

Beberapa wilayah yang berpotensi terdampak meliputi daerah yang dilayani melalui Sungai Kapuas dan anak sungainya di Kalimantan Barat, seperti Sanggau, Sintang, Melawi, hingga Kapuas Hulu. Risiko serupa juga mengancam distribusi melalui Sungai Mahakam di Kalimantan Timur, Sungai Barito di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, Sungai Kahayan, Sungai Katingan, serta Sungai Musi di Sumatera Selatan, dan sejumlah sungai di pedalaman Papua.

Kondisi sungai yang dangkal dapat memaksa kapal mengurangi muatan, memperpanjang waktu distribusi, meningkatkan biaya logistik, bahkan memicu kekurangan stok BBM di daerah terpencil. Oleh karena itu, Sofyano meminta Pertamina Patra Niaga untuk memperkuat langkah mitigasi sejak dini.

Langkah mitigasi yang disarankan meliputi penambahan cadangan (buffer stock) di Fuel Terminal maupun SPBU di wilayah rawan. Pertamina juga didorong untuk meningkatkan pemantauan kondisi sungai secara berkala.

Kerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Kementerian Perhubungan, pemerintah daerah, serta otoritas pelayaran diharapkan dapat membantu prediksi perubahan debit air secara lebih dini. Selain itu, Pertamina perlu menyiapkan jalur distribusi alternatif melalui transportasi darat jika jalur sungai tidak memungkinkan lagi.

Sofyano juga menyarankan agar Pertamina mengoperasikan kapal atau ponton dengan draf lebih rendah dan memperkuat sistem pemantauan stok BBM secara digital. Hal ini penting agar setiap potensi kekurangan pasokan dapat segera direspons.

Simulasi penanganan gangguan distribusi BBM di wilayah rawan juga dinilai perlu dilakukan secara berkala. Tujuannya adalah memastikan koordinasi antara Pertamina, pemerintah daerah, aparat keamanan, operator transportasi, dan pengelola SPBU berjalan efektif saat terjadi kondisi darurat.

“Ketahanan energi nasional bukan hanya ditentukan oleh ketersediaan stok BBM, tetapi juga oleh kemampuan menyalurkannya kepada masyarakat. Oleh sebab itu, musim kemarau harus diperlakukan sebagai risiko logistik nasional yang wajib dimitigasi sejak dini agar masyarakat tetap memperoleh pasokan BBM secara aman dan berkelanjutan,” pungkas Sofyano.