Detak.news — Api, dalam sifat dasarnya, dianggap netral. Namun, pasca-kebakaran, cara pandang terhadap dampaknya dapat sangat berbeda antara Eropa dan Indonesia. Perbedaan ini terlihat jelas dalam cara kedua wilayah merespons musibah kebakaran hutan.

Eropa tengah menghadapi musim kebakaran hutan yang parah tahun ini, dengan Spanyol, Portugal, Prancis, Yunani, dan Italia dilanda kobaran api yang meluas hingga ratusan ribu hektar. Bencana ini tidak hanya menyisakan statistik, tetapi juga kehancuran rumah, kematian satwa, hilangnya mata pencaharian petani, dan pengurasan anggaran negara untuk pemadaman dan pemulihan.

Di Eropa, fokus utama setelah api padam adalah upaya pemulihan: menanam kembali pohon, memperbaiki ekosistem, dan mencegah kebakaran di masa depan. Pernyataan seperti “Alhamdulillah, sekarang kita dapat menghitung kerugian lingkungan” jarang terdengar dari pemerintah mereka.

Sebaliknya, di Indonesia, urutan respons seringkali berbeda. Setelah petugas pemadam menyelesaikan tugasnya, giliran kalkulator yang bekerja. Hutan yang terbakar tidak hanya meninggalkan abu, tetapi juga peluang untuk menghitung “kerugian lingkungan” yang kemudian dikonversi menjadi potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Metode perhitungan yang ada saat ini, jika diterapkan pada kebakaran seluas sekitar 254 ribu hektar, dapat menghasilkan nilai kerugian lingkungan teoritis hingga ratusan triliun rupiah. Angka ini bahkan bisa menyaingi anggaran kementerian besar. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai insentif kebijakan yang terbentuk.

Penerimaan negara yang lazim berasal dari kegiatan ekonomi yang sehat, seperti pajak dari keuntungan perusahaan, royalti dari pemanfaatan sumber daya produktif, atau dividen dari laba perusahaan negara. Semua ini lahir dari penciptaan nilai tambah. Namun, ketika kerugian lingkungan dihitung sebagai sumber penerimaan, muncul apa yang disebut ekonom sebagai perverse incentive.

Insentif ini mendorong arah kebijakan menjauh dari tujuan semula perlindungan lingkungan, yaitu pemulihan alam. Alih-alih sibuk menanam pohon, perhatian bisa bergeser pada perhitungan nilai pohon yang telah menjadi abu, terutama jika angka kerugian tersebut semakin spektakuler.

Ironisnya, sebagian besar masyarakat tidak memahami bagaimana angka kerugian lingkungan itu dihitung. Angka yang tampil dengan wibawa ilmiah, penuh persamaan dan koefisien, seringkali didasarkan pada asumsi yang lemah, berpotensi menghitung manfaat ganda, dan sulit diverifikasi secara empiris. Rumus yang tampak ilmiah belum tentu menghasilkan ilmu yang baik.

Konsekuensi dari perhitungan ini bisa sangat serius. Sebuah perusahaan dengan aset riil bernilai triliunan rupiah bisa saja menghadapi gugatan puluhan triliun. Hal ini dapat menyebabkan perusahaan mati bukan karena ditolak pasar, melainkan karena angka di atas kertas tumbuh melampaui kemampuan ekonomi siapa pun untuk membayarnya.

Perlindungan lingkungan adalah hal mutlak, dan pelaku pembakaran yang terbukti bersalah harus dihukum. Namun, menghukum berbeda dengan menciptakan angka yang mustahil dibayar. Keadilan tidak identik dengan spektakularitas.

Dalam kondisi fiskal negara yang ketat, godaan mencari sumber penerimaan baru memang besar. Namun, publik berhak berharap agar perlindungan lingkungan tidak berubah menjadi instrumen fiskal terselubung. Jika ini terjadi, kementerian yang seharusnya menjaga ekosistem bisa bertransformasi menjadi pemburu tagihan terbesar.

Bayangkan sebuah rapat anggaran di mana defisit menjadi masalah. Solusi seperti menaikkan pajak atau berutang berisiko. Munculnya musim kemarau yang berpotensi menimbulkan kebakaran bisa menjadi godaan untuk mengaitkannya dengan potensi penerimaan, mengubah satir menjadi kenyataan pahit.

Negara yang sehat memperoleh penerimaan dari rakyat yang produktif, bukan dari rakyat yang bangkrut. Lingkungan yang sehat dipulihkan melalui restorasi, bukan dengan perlombaan menciptakan angka kerugian fantastis. Ilmu pengetahuan yang sehat seharusnya menjadi rem bagi kesewenang-wenangan, bukan sekadar stempel keabsahan sebuah angka.

Diharapkan Indonesia tidak pernah mencapai titik di mana asap kebakaran hutan dilihat bukan sebagai bencana yang harus dicegah, melainkan sebagai awal musim panen penerimaan negara. Sebab jika itu terjadi, yang benar-benar terbakar bukan hanya hutan, melainkan juga akal sehat kita.