Detak.news — JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memaparkan bahwa sebanyak 250 badan usaha milik negara (BUMN) telah ditutup, dikonsolidasikan, atau digabungkan. Langkah ini merupakan bagian dari reformasi tata kelola melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara). Kebijakan ini diklaim berhasil menghemat biaya operasional hingga sekitar Rp 50 triliun.

Prabowo menyampaikan hal tersebut saat memberikan arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (20/7/2026). Ia menegaskan bahwa pembentukan Danantara adalah langkah strategis untuk mengelola dan mengonsolidasikan aset negara secara lebih tertib, transparan, dan berorientasi jangka panjang.

“Danantara adalah suatu dana kedaulatan di mana tabungan-tabungan kekayaan aset-aset negara disatukan, dikonsolidasikan, di-manage dengan rapi. Dan ini menjadi cadangan, ini menjadi energi untuk masa depan Indonesia. Untuk anak, cucu, dan cicit kita,” ujar Prabowo, seperti yang disiarkan melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden.

Presiden menambahkan bahwa Danantara menjadi *sovereign wealth fund* pertama yang dimiliki Indonesia dengan nilai aset melebihi US$ 1 triliun. Pembentukan lembaga ini memungkinkan pemerintah untuk memetakan dan mengelola kekayaan negara dengan lebih baik dibandingkan sebelumnya.

“Alhamdulillah, kita untuk pertama kali dalam sejarah kita punya dana kedaulatan ini, Danantara ini yang nilai asetnya bernilai lebih dari seribu miliar dolar. Yang selama ini sering tidak bisa kita pantau. Sering kita tidak mengerti kekayaan kita di mana,” ungkap Presiden.

Sebagai bagian dari pembenahan aset negara, pemerintah juga melakukan konsolidasi terhadap BUMN. Prabowo menyebutkan bahwa jumlah entitas BUMN beserta anak, cucu, hingga cicit perusahaan mencapai 1.077 entitas. Menurutnya, struktur ini perlu disederhanakan agar pengelolaannya menjadi lebih efektif.

Ia mengapresiasi kinerja jajaran Danantara yang telah melakukan penutupan, konsolidasi, dan merger terhadap ratusan BUMN dalam 18 bulan pertama pemerintahannya. “Akhir 31 Juli mereka sudah menutup, mengonsolidasikan, memerger sehingga dari 1.077 berkurang 250 BUMN,” jelas Prabowo.

Pemerintah menargetkan jumlah BUMN dapat dipangkas lebih jauh hingga tersisa sekitar 350 entitas pada akhir tahun 2026. Menurut Prabowo, konsolidasi ini tidak hanya memperbaiki tata kelola perusahaan pelat merah, tetapi juga menghasilkan efisiensi anggaran yang signifikan.

Ia merinci bahwa penghapusan 250 BUMN mampu mengurangi berbagai biaya operasional atau *overhead*, mulai dari gaji direksi dan komisaris hingga biaya operasional kantor. “Dengan ditutupnya 250 BUMN, *overhead*, biaya rutin yang bisa diselamatkan adalah Rp 50 triliun. Gaji direksi, gaji komisaris, sewa gedung, bayar listrik, bayar transpor, bayar ini rapat kerja, Rp 50 triliun,” papar Presiden.

Prabowo memperkirakan nilai penghematan tersebut akan terus meningkat seiring berlanjutnya proses restrukturisasi hingga akhir tahun. “Desember 31 saya kira ini mungkin angka penghematan bisa naik, bisa-bisa mendekati Rp 70 triliun-Rp 80 triliun. Saya terima kasih dari pimpinan Danantara,” pungkasnya.

Presiden kembali menegaskan bahwa reformasi BUMN melalui Danantara merupakan bagian dari upaya membangun tata kelola aset negara yang lebih modern, efisien, dan produktif. Langkah ini diharapkan dapat menjadi fondasi baru bagi penguatan daya saing ekonomi nasional sekaligus menciptakan manfaat jangka panjang bagi generasi mendatang.