Detak.news — JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dengan menghentikan operasional secara permanen 833 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau yang dikenal sebagai dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Keputusan ini diambil setelah dapur-dapur tersebut terbukti tidak memenuhi standar operasional yang telah ditetapkan, bahkan setelah diberikan batas waktu untuk melakukan perbaikan.

Kepala BGN, Sudaryono, merinci bahwa dari total dapur yang ditutup permanen, sebanyak 98 dapur berada di Wilayah I yang mencakup Sumatra. Wilayah II, yang meliputi Jawa dan Madura, mencatat penutupan 311 dapur. Sementara itu, Wilayah III, yang membentang dari Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), hingga Papua, menjadi wilayah dengan penutupan terbanyak, yaitu 424 dapur.

“Dapur yang di-suspend secara permanen ini itu bukan kayak yang lalu misalnya dulu kan di-suspend tapi tetap dibayar kalau ini udah suspend, tutup, gak dibayar. Ini betul-betul adalah suspend karena pelanggaran,” tegas Sudaryono dalam sebuah konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, pada Senin (27/7/2026).

Sudaryono menjelaskan lebih lanjut bahwa akar permasalahan utama dari penutupan ini adalah pelanggaran terhadap standar higienitas dan sanitasi. Kondisi ini dinilai berpotensi membahayakan para penerima manfaat program MBG. Selain itu, beberapa dapur juga dinilai gagal memenuhi persyaratan pengelolaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) serta standar teknis lainnya yang telah ditetapkan oleh BGN.

“Kemudian IPAL-nya, jadi yang tidak meet terhadap apa yang menjadi requirement itu yang tidak bisa kemudian kita minta, kita kasih tenggat waktu untuk diperbaiki tapi tidak diperbaiki, maka kami suspend secara permanen,” jelasnya lebih lanjut.

Ia menekankan bahwa jumlah dapur yang ditutup di Wilayah III yang terbilang tinggi tidak serta-merta mengindikasikan bahwa semua dapur tersebut berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Menurut Sudaryono, keputusan penutupan ini murni didasarkan pada hasil evaluasi kepatuhan terhadap standar operasional yang ketat, bukan berdasarkan faktor geografis wilayah.

“Intinya dapur yang beroperasi kemudian dia tidak meet terhadap standar yang kita tentukan dan itu kemudian kita hentikan, karena taruhannya nyawa,” ungkap Sudaryono, menekankan pentingnya keselamatan penerima manfaat.

Meskipun demikian, BGN memberikan jaminan bahwa penutupan ratusan dapur tersebut tidak akan menghentikan layanan bagi para penerima manfaat Program MBG. Sudaryono mengungkapkan bahwa BGN sedang mempersiapkan skema alternatif untuk memastikan distribusi makanan bergizi tetap berjalan lancar.

Skema tersebut akan melibatkan mekanisme pengalihan layanan ke dapur lain yang telah memenuhi persyaratan operasional. “Jadi intinya kita ingin everybody happy lah. Jadi bukan kok di-suspend kemudian sekolah jadi gak dapat, kita pastikan kita usahakan untuk kemudian bisa di-cover karena memang itu mekanisme itu yang berjalan saat ini,” pungkasnya, menegaskan komitmen BGN untuk terus melayani.