Detak.news — Empat kementerian telah mengajukan permintaan tambahan anggaran kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) guna mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatra. Dana tambahan ini direncanakan untuk memulihkan sektor-sektor vital seperti pertanian, kelautan dan perikanan, pendidikan keagamaan, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitas dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra, Tito Karnavian, menyampaikan bahwa proses pengajuan anggaran ini masih berjalan di Kementerian Keuangan. Saat ini, pemerintah sedang menyelesaikan tahapan administrasi dan koordinasi dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait agar penyaluran dana dapat segera direalisasikan.

“Jadi rehabilitasi rekonstruksi betul-betul terlihat di mata masyarakat dan kegiatannya akan kami cek. Sebagai Kepala Satgas, saya minta K/L dan pemerintah daerah mengekspos serta menyampaikan kegiatan-kegiatannya kepada publik,” ujar Tito dalam keterangan di Kantor Kementerian Keuangan, Senin (27/7/2026).

Tito merinci, Kementerian Pertanian mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 2,6 triliun. Dana ini akan dialokasikan untuk memulihkan lahan sawah dan perkebunan yang mengalami kerusakan akibat bencana di Sumatra. Menteri Pertanian Amran Sulaiman dilaporkan telah mulai menggunakan anggaran reguler yang dialihkan atau di-refocusing untuk memulai proses rehabilitasi sembari menunggu persetujuan tambahan dana dari Kemenkeu.

“Meskipun saya tahu Bapak Menteri Pertanian sudah menggunakan anggaran regulernya yang di-refocusing sementara ini, sebelum turun tambahan dari Menteri Keuangan. Itu sudah bergerak perbaikan sawah-sawah dan lain-lain,” jelas Tito.

Selanjutnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengusulkan tambahan anggaran senilai Rp 1,5 triliun. Anggaran ini ditujukan untuk membangun kembali fasilitas tambak udang dan tambak ikan yang terdampak bencana. Tito menambahkan bahwa KKP telah memulai pekerjaan rekonstruksi sejak dua pekan lalu dengan menggunakan anggaran internal, namun percepatan pemulihan tetap membutuhkan dukungan pendanaan tambahan dari Kemenkeu.

Kementerian Agama juga turut mengajukan permohonan dana tambahan sebesar Rp 4,84 triliun. Dana tersebut akan dipergunakan untuk perbaikan pondok pesantren, madrasah, dan rumah ibadah yang mengalami kerusakan akibat bencana.

Sementara itu, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 600 miliar. Tujuannya adalah untuk memulihkan usaha masyarakat yang terdampak bencana.

“Dana ini untuk membangun warung, kafe yang rusak, UMKM yang terdampak cukup banyak di sana. Tahun ini saja 415 yang akan diperbaiki, dibantu oleh Menteri UMKM,” terang Tito.

Tito menekankan bahwa setelah tambahan anggaran disetujui dan disalurkan, pemerintah akan berupaya mempercepat pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Hal ini dilakukan agar hasil pemulihan dapat segera dirasakan oleh masyarakat, sekaligus memastikan seluruh program berjalan sesuai target melalui pemantauan bersama antara pemerintah daerah dan kementerian terkait.