Detak.news — Bank Indonesia (BI) menyatakan kewaspadaan terhadap peningkatan ketidakpastian di pasar keuangan global menyusul memanasnya kembali konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran pada awal Juli 2026. Eskalasi tensi ini berpotensi mengganggu rantai pasok global, mendorong kenaikan harga energi dan komoditas, serta memperketat kondisi keuangan dunia.

Gubernur BI, Perry Warjiyo, menjelaskan bahwa gangguan lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz berdampak pada produksi dan perdagangan internasional, yang selanjutnya menekan prospek pemulihan ekonomi global. “Prospek pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2026 diperkirakan tetap lemah sebesar 3,0% dan inflasi global meningkat menjadi sekitar 4,5%. Kebijakan moneter global menjadi lebih ketat sebagai respons terhadap semakin tingginya tekanan inflasi tersebut,” ujar Perry Warjiyo dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI secara virtual, Rabu (22/7/2026).

BI memproyeksikan bank sentral AS (The Fed) akan mulai menaikkan suku bunga acuannya lebih cepat, yaitu pada triwulan IV 2026. Bersamaan dengan itu, imbal hasil (yield) obligasi pemerintah AS (US Treasury) juga terus menunjukkan tren peningkatan. Hingga 20 Juli 2026, yield US Treasury tenor 10 tahun tercatat sebesar 4,56%, sementara tenor dua tahun mencapai 4,18%. Kenaikan ini diperkirakan akan berlanjut seiring pelebaran defisit fiskal AS.

Di pasar keuangan global, terjadi peningkatan arus modal keluar dari negara-negara berkembang (emerging markets) menuju pasar keuangan AS dan aset safe haven. Fenomena ini mendorong penguatan dolar AS terhadap mata uang negara maju maupun berkembang, yang tercermin dari kenaikan indeks DXY dan ADXY.

“Hal tersebut mengharuskan penguatan respons dan sinergi kebijakan fiskal dan moneter guna memperkuat ketahanan eksternal, menjaga stabilitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik,” terang Perry.

Meskipun dihadapkan pada risiko global yang meningkat, BI menilai kondisi perekonomian Indonesia tetap terjaga baik, terutama didukung oleh kuatnya permintaan domestik. Pada triwulan II-2026, konsumsi pemerintah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan seiring berlanjutnya pelaksanaan program prioritas dan percepatan belanja negara. Pertumbuhan ini didukung oleh penyaluran gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara (ASN) serta bantuan sosial bagi keluarga penerima manfaat (KPM).

Sementara itu, konsumsi rumah tangga tetap stabil berkat berbagai stimulus dari pemerintah, termasuk bantuan pangan, potongan tarif transportasi, serta program magang dan pelatihan vokasi nasional.

Untuk menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, BI terus memperkuat bauran kebijakan melalui instrumen moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran yang bersinergi erat dengan kebijakan pemerintah. “Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2026 berada dalam kisaran 4,9–5,7%,” tandas Perry.