Detak.news — Pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menimbulkan tantangan baru bagi kebijakan moneter Indonesia. Posisi strategis ini kini diisi oleh Destry Damayanti, yang sebelumnya menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior BI, dalam status Penjabat Gubernur Sementara.

Menurut Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi, situasi ini menempatkan BI dalam dilema yang lebih kompleks. Pasar akan mencermati setiap keputusan kebijakan moneter melalui dua perspektif sekaligus: kebutuhan ekonomi makro dan independensi institusional dari pengaruh politik.

Kenaikan suku bunga acuan, misalnya, dapat membantu menahan pelemahan nilai tukar rupiah. Namun, langkah tersebut berpotensi meningkatkan biaya dana bagi perbankan, menaikkan suku bunga kredit bagi masyarakat, menambah beban penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), serta menekan investasi dan konsumsi. Sebaliknya, penurunan suku bunga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, namun berisiko diinterpretasikan pasar sebagai konsesi terhadap agenda pemerintah di saat rupiah dan premi risiko belum stabil.

Untuk menjaga kredibilitasnya, BI perlu mengkomunikasikan keputusan suku bunga dengan sangat kuat agar investor memahami dasar pertimbangan teknis di baliknya. Transparansi mengenai indikator yang digunakan, seperti inflasi, arus modal, cadangan devisa, stabilitas rupiah, dan efektivitas transmisi suku bunga, menjadi krusial. Hal ini bertujuan untuk membatasi ruang spekulasi politik dan mengembalikan fokus pasar pada fundamental ekonomi.

Proses pemilihan pengganti Perry Warjiyo juga akan menjadi barometer bagi independensi BI di mata investor global. Penilaian tidak hanya didasarkan pada kompetensi akademik atau pengalaman kandidat, tetapi juga pada rekam jejak dalam menjaga stabilitas dan kemampuannya untuk menolak kebijakan yang berpotensi menyimpang dari mandat utama bank sentral.

Proses seleksi yang transparan, kompetitif, dan berbasis kompetensi diharapkan dapat menurunkan premi risiko investasi, memperkuat rupiah, serta menekan imbal hasil SBN. Hal ini akan memberikan sinyal positif mengenai kesinambungan kebijakan dan tata kelola yang baik.

Sebaliknya, proses yang tertutup atau sarat nuansa politis dapat meningkatkan risiko dominasi kebijakan fiskal terhadap kebijakan moneter. Hal ini terutama jika gubernur baru dipersepsikan lebih akomodatif terhadap penurunan suku bunga, perluasan likuiditas, atau dukungan pembiayaan pemerintah di tengah tekanan eksternal.

Dampak dari persepsi negatif tersebut tidak hanya terbatas pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kenaikan imbal hasil surat utang negara (sovereign yield) dapat menjadi acuan bagi biaya modal yang lebih mahal untuk obligasi korporasi, kredit perbankan, pinjaman luar negeri, hingga keputusan investasi. Oleh karena itu, pemerintah perlu memandang pemilihan gubernur BI sebagai keputusan ekonomi strategis, bukan sekadar alokasi jabatan.

Syafruddin menambahkan, kandidat yang kredibel mampu menekan biaya modal nasional. Sebaliknya, kandidat yang menimbulkan konflik persepsi akan membuat negara, perusahaan, dan rumah tangga harus membayar premi risiko yang lebih tinggi dalam jangka panjang.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi pengunduran diri Perry Warjiyo pada Sabtu, 25 Juli 2026. Presiden Joko Widodo telah menerima pengunduran diri tersebut dengan ucapan terima kasih atas dedikasi Perry selama menjabat sebagai Gubernur BI, yang dimulai sejak Mei 2018 dan diperpanjang untuk periode kedua pada 2023.

Destry Damayanti akan menjabat sebagai Pejabat Gubernur Sementara hingga mekanisme penetapan gubernur definitif selesai, yang akan diatur melalui Keputusan Presiden (Keppres). Sesuai Undang-Undang Bank Indonesia, Deputi Gubernur Senior secara otomatis menjalankan tugas dan kewenangan sebagai Pejabat Gubernur Sementara.

Di bawah kepemimpinan Perry Warjiyo, BI dikenal menerapkan transmisi kebijakan moneter yang ketat serta bauran kebijakan untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas rupiah. Pengunduran dirinya yang mendadak pada pertengahan tahun 2026, di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, langsung memicu perhatian serius dari pasar keuangan global terkait arah independensi bank sentral dan proses transisi kepemimpinan BI.