Detak.news — Rusia meminta Amerika Serikat memberikan klarifikasi tegas mengenai status ‘Formula Anchorage’, sebuah kesepahaman damai yang dicapai antara Presiden Vladimir Putin dan Donald Trump di Alaska. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova menyatakan bahwa AS harus menjelaskan hal ini sebelum mengajukan usulan baru terkait penyelesaian konflik Rusia dengan Ukraina.

Pernyataan Zakharova disampaikan dalam konferensi pers di Rzhev, wilayah Tver, Rusia. Ia menanggapi komentar Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio yang menilai usulan damai hasil Pertemuan Puncak di Alaska pada Agustus 2025 telah gagal. “Muncul pertanyaan logis yang belum dijawab oleh Departemen Luar Negeri AS maupun pihak manapun, siapa sebenarnya yang gagal menerapkan ‘Formula Anchorage’, padahal kesepahaman itu bisa saja membawa perdamaian?” tegas Zakharova.

Zakharova menambahkan, sebelum membahas gagasan atau inisiatif baru, pihak AS seharusnya menuntaskan dan memperjelas komitmen atas kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Ia menekankan pentingnya menuntaskan komitmen lama sebelum melangkah ke hal baru.

Sikap AS dan Penolakan Ukraina

Sebelumnya, Menlu AS Marco Rubio mengungkapkan bahwa kesepakatan damai tidak mungkin terwujud tanpa persetujuan dari kedua belah pihak yang bertikai. Menurut Rubio, Ukraina secara tegas menolak konsesi teritorial yang termaktub dalam rencana perdamaian tersebut.

“Kesepakatan itu tidak dapat diterima oleh pihak Ukraina saat itu, dan kemungkinan besar semakin tidak dapat diterima oleh mereka sekarang. Karena itu, kita harus mencari konsep dan usulan baru,” kata Rubio seraya menegaskan kesiapan AS untuk mengajukan gagasan baru jika kondisinya tepat.

Pertemuan Puncak di Anchorage, Alaska, pada Agustus 2025 lalu antara Putin dan Trump sempat menghasilkan kerangka rencana perdamaian yang terdiri atas 28 poin, yang kemudian disederhanakan menjadi 20 poin. Namun, kebuntuan terjadi setelah Ukraina menolak menyerahkan wilayah mana pun kepada Rusia.

Peringatan Sanksi dan Isu Keamanan Kawasan

Selain isu Ukraina, Zakharova turut menyoroti berbagai dinamika geopolitik global lainnya. Pemerintah Rusia memperingatkan sanksi Barat yang menargetkan kerja sama energi Rusia di tengah ketegangan di Selat Hormuz justru akan memicu ketidakstabilan pasar, inflasi global, serta krisis ekonomi yang memukul negara-negara berkembang.

Rusia juga mengumumkan bakal segera menerapkan langkah balasan atas paket sanksi ke-21 dari Uni Eropa (UE), sembari menyebut hubungan diplomatik dengan Inggris kian memburuk akibat sikap anti-Rusia dari London. Lebih lanjut, Zakharova menegaskan Rusia memantau ketat potensi dimasukkannya unsur nuklir dalam percepatan militerisasi Jepang, yang dinilai dapat menjadi tantangan keamanan baru bagi kawasan Timur Jauh Rusia.

Upaya diplomasi untuk mengakhiri konflik Rusia-Ukraina sempat mencapai puncaknya pada KTT Anchorage di Alaska pada Agustus 2025. Pertemuan antara Trump dan Putin menghasilkan draf kesepakatan damai yang mencakup pembekuan garis depan pertempuran dan penyelesaian teritorial. Namun, pembicaraan mengalami jalan buntu setelah pemerintah Ukraina menolak tegas setiap bentuk penyerahan kedaulatan wilayah.

Hingga pertengahan 2026, perselisihan mengenai kerangka acuan diplomasi antara Rusia dan AS tetap menjadi ganjalan utama dalam memulai kembali negosiasi damai.