Detak.news — Andy Burnham dijadwalkan resmi menjabat sebagai Perdana Menteri (PM) Inggris pada Senin, 20 Juli 2026. Ia menjadi perdana menteri ketujuh Inggris dalam satu dekade terakhir, memimpin pemerintahan yang menghadapi tumpukan krisis dan masa jabatan yang diprediksi singkat.

Politikus berusia 56 tahun ini menggantikan Keir Starmer yang mengundurkan diri. Starmer sebelumnya memimpin Partai Buruh meraih kemenangan telak dalam pemilu usai 14 tahun kekuasaan Partai Konservatif. Setelah diminta oleh Raja Charles III untuk membentuk pemerintahan baru, Burnham dijadwalkan menyampaikan pidato pertamanya di depan Downing Street Nomor 10.

Menurut tim transisinya, Burnham akan memaparkan prioritas utama untuk memulihkan kepercayaan publik, meredakan tekanan krisis biaya hidup, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta melakukan desentralisasi kekuasaan ke daerah. Mantan Wali Kota Greater Manchester yang dijuluki “King of the North” ini ditunjuk oleh Partai Buruh setelah Starmer mundur bulan lalu. Para anggota parlemen menilai Burnham sebagai figur paling potensial untuk membendung lonjakan popularitas partai sayap kanan anti-imigrasi, Reform UK, yang dipimpin Nigel Farage.

Pendekatan Baru dan Tantangan Berat

Wakil Pemimpin Partai Buruh Lucy Powell menyatakan, pengalaman Burnham sebagai wali kota di luar pusat pemerintahan London memberinya pemahaman mendalam tentang kebijakan yang lebih besar dan berani demi merealisasikan janji kampanye Partai Buruh. “Ini tentang memberikan kepastian kerja dan hunian yang terjangkau bagi rakyat biasa, memastikan mereka tinggal di komunitas yang dibanggakan, serta menjamin masa depan anak-anak mereka,” ujar Powell.

Meski demikian, jalan Burnham tidaklah mulus. Ia dihadapkan pada serangkaian tantangan mendesak seperti pertumbuhan ekonomi yang lambat, tingginya biaya pinjaman pemerintah, pembengkakan anggaran kesejahteraan, serta lonjakan imigran ilegal melalui jalur laut. Di ranah global, ketidakpastian harga energi akibat konflik AS-Iran serta dinamika politik AS di bawah Presiden Donald Trump turut membayangi kepemimpinannya.

Langkah Awal dan Waktu yang Terbatas

Pengunduran diri Keir Starmer pada akhir Juni 2026 dipicu oleh rentetan skandal, kekeliruan langkah politik, dan pembatalan sejumlah kebijakan utama. Burnham, yang baru kembali menduduki kursi parlemen empat minggu lalu, memiliki ruang gerak fiskal yang sangat terbatas akibat tingginya utang publik dan aturan anggaran yang ketat.

Sebagai sinyal awal perubahan, Burnham langsung membatalkan program kartu identitas digital (digital ID) peninggalan Starmer yang diperkirakan menelan biaya 1,8 miliar poundsterling. Anggaran tersebut rencananya dialihkan untuk membantu penanganan krisis biaya hidup warga. Dengan pemilu berikutnya yang diproyeksikan berlangsung pada 2029, Burnham hanya memiliki waktu sekitar tiga tahun untuk membalikkan keadaan.

Dalam konsolidasi internal, ia secara tegas menyebut kepemimpinannya sebagai kesempatan terakhir bagi Partai Buruh untuk membuktikan diri kepada rakyat Inggris. Penunjukan Andy Burnham menandai babak baru dalam dinamika politik Inggris yang mengalami instabilitas kepemimpinan sejak keputusan Brexit pada 2016.

Burnham, yang sebelumnya pernah menjabat sebagai menteri di era Perdana Menteri Tony Blair dan Gordon Brown, berhasil membangun reputasi politik yang kuat selama menjabat sebagai Wali Kota Greater Manchester sejak 2017. Di tingkat daerah, ia dikenal gigih memperjuangkan otonomi kawasan utara Inggris dari sentralisasi pemerintahan London. Pengalaman kepemimpinan daerah serta gayanya yang merakyat dinilai menjadi modal penting bagi Partai Buruh untuk merangkul kembali pemilih kelas pekerja yang kian terasing oleh kebijakan elite Westminster.