Detak.news — JAKARTA – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) berpeluang besar untuk tetap dipertahankan. Hal ini menyusul penilaian Presiden Prabowo Subianto yang melihat adanya perbaikan kinerja signifikan pada institusi tersebut. Pemerintah kini memfokuskan upaya pada penguatan reformasi kelembagaan, pemberantasan penyelundupan, dan pemanfaatan teknologi untuk pengawasan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo telah mengakui kemajuan yang ditunjukkan oleh Bea Cukai. “Pak Prabowo sudah melihat ada perbaikan yang signifikan di Bea Cukai. Kalau dulu dia bilang bubarkan, sekarang dia pernah bilang di salah satu rapat dengan kabinet, Bea Cukai bisa diperbaiki dan harus bisa diperbaiki. Itu adalah signal yang clear bahwa ada perkembangan positif di Bea Cukai yang diakui oleh pimpinan kita. Jadi kemungkinannya si Bea Cukai akan tetap bertahan,” ujar Purbaya dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Juli 2026 di Kantor Kementerian Keuangan, Selasa (21/7/2026).

Purbaya menjelaskan bahwa perbaikan ini merupakan hasil dari restrukturisasi organisasi, termasuk pergantian pegawai dan jajaran pimpinan. Pejabat yang kini memegang posisi strategis di Bea Cukai menunjukkan komitmen yang lebih kuat terhadap reformasi. “Bea Cukai progresnya sudah amat baik. Kita sudah kocok ulang pegawai-pegawai di sana dan sekarang yang di pucuk-pucuk pimpinan sudah orang-orang yang relatif lebih baik. Mereka tahu kalau mereka enggak baik, mereka akan dibubarkan. Itu yang penting tadi,” imbuhnya.

Peningkatan kinerja Bea Cukai juga tercermin dari meningkatnya penindakan terhadap praktik ilegal. Ini termasuk peredaran pakaian bekas impor (balpres), rokok ilegal, dan penyelundupan emas. Bea Cukai tidak hanya menyita barang ilegal, tetapi juga memperketat penegakan hukum dengan menahan kendaraan yang digunakan untuk mengangkut barang selundupan hingga seluruh proses hukum tuntas.

Sebelumnya, Purbaya menyebutkan bahwa kendaraan dan pengemudi kerap dilepaskan setelah barang ilegal disita, sehingga tidak memberikan efek jera. “Setiap truk atau kendaraan yang melakukan praktik ilegal, tahan dulu sampai clear betul. Saya tahan betul supaya cost untuk melakukan praktik ilegal itu menjadi mahal. Itu saya harapkan akan membuat aktivitasnya turun dengan signifikan supaya mereka kapok,” jelas Purbaya.

Selain memperkuat penindakan di lapangan, DJBC juga mulai mengadopsi teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) untuk meningkatkan efektivitas pengawasan di pelabuhan. Sistem AI ini direncanakan terintegrasi dengan sejumlah kantor Bea Cukai di berbagai wilayah Indonesia. Namun, Purbaya belum merinci cakupan implementasi, kebutuhan anggaran, maupun target penyelesaian proyek tersebut. Pemerintah berencana untuk memperkenalkan sistem AI ini kepada media dalam beberapa pekan mendatang.