Detak.news — JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana menggelar sosialisasi mengenai pengembangan wilayah kerja South Andaman. Langkah ini diharapkan menjadi momentum untuk meluruskan berbagai persepsi yang berkembang di Aceh terkait proyek tersebut. Selain memaparkan manfaat, pemerintah juga diminta untuk menjelaskan potensi kerugian jika pengembangan lapangan gas raksasa itu terus tertunda.

Sosialisasi tersebut merupakan respons Kementerian ESDM terhadap surat Gubernur Aceh Muzakir Manaf kepada Presiden Prabowo Subianto. Surat tersebut meminta peninjauan kembali dan revisi persetujuan rencana pengembangan (Plan of Development/PoD) I Lapangan Tengkulo. PoD I yang telah disetujui Kementerian ESDM sebelumnya memuat skema Floating Production, Storage, and Offloading (FPSO) atau pengolahan gas di laut lepas (offshore).

Sementara itu, aspirasi masyarakat Aceh menginginkan rencana pengembangan lapangan gas Tengkulo dialirkan langsung ke darat melalui jalur pipa (onshore pipelining). Gas dan kondensat kemudian diproses dengan memanfaatkan fasilitas Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, Lhokseumawe. Blok Andaman sendiri merupakan wilayah kerja migas lepas pantai yang berlokasi sekitar 100 kilometer sebelah utara Sumatra.

Perlu Informasi Utuh dan Konsekuensi Penundaan

Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Migas (Aspermigas), Moshe Rizal, menilai sosialisasi yang akan digelar harus menyajikan informasi yang utuh kepada masyarakat. Menurutnya, selama ini pembahasan lebih banyak berfokus pada skema pengembangan yang dianggap paling menguntungkan bagi Aceh, namun konsekuensi apabila proyek tersebut molor belum banyak disampaikan.

“Jangan sampai masyarakat termakan isu-isu yang tidak didukung data, seolah-olah Aceh tidak akan memperoleh apa-apa dari proyek ini. Yang harus disampaikan bukan hanya potensi manfaatnya, tetapi juga risiko jika pengembangannya terus tertunda,” ujar Moshe kepada Investor Daily, Rabu (22/7/2026).

Moshe menjelaskan bahwa penundaan proyek migas berskala besar bukan sekadar menggeser jadwal produksi, tetapi juga berpotensi menghilangkan peluang ekonomi yang sulit terulang. Ia mencontohkan momentum tingginya permintaan gas dunia yang tidak berlangsung selamanya. Pengalaman pengembangan Blok Masela yang mengalami perubahan konsep sehingga proses investasinya mundur bertahun-tahun, menyebabkan Indonesia kehilangan kesempatan memanfaatkan momentum pasar gas global yang sempat menguat.

“Jangan sampai kejadian lagi. Gejolak dunia kemarin seharusnya bisa dimanfaatkan jika Masela sudah berproduksi. Kita lost opportunity miliaran dollar,” ungkapnya.

Kepastian Regulasi Penting bagi Investor

Lebih lanjut, Moshe mengingatkan bahwa usulan kajian ulang terhadap konsep pengembangan South Andaman sebaiknya dipertimbangkan secara matang. Penyusunan kajian tersebut membutuhkan waktu dan berpotensi memperpanjang proses pengambilan keputusan. Ia menilai aspek keekonomian menjadi pertimbangan utama dalam investasi hulu migas.

Perusahaan migas internasional memiliki portofolio proyek di berbagai negara, sehingga kepastian regulasi dan kemudahan pengembangan menjadi faktor penting dalam menentukan tujuan investasi. “Potensi migas tidak hanya ada di Indonesia. Kalau proyek di sini semakin sulit direalisasikan, investor tinggal mengalihkan modalnya ke negara lain yang menawarkan kepastian lebih baik,” ujarnya.

Pemerintah Cari Jalan Tengah

Secara terpisah, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menuturkan bahwa sosialisasi yang digelar akan membahas manfaat dari pengembangan gas Blok Andaman, dengan keuntungan untuk masyarakat Aceh menjadi salah satu prioritasnya.

“Kami mau membuat langkah-langkah sosialisasi yang baik agar masyarakat Aceh juga paham keberadaan ini (blok Andaman) salah satu prioritasnya untuk masyarakat Aceh,” ujarnya, mengutip kantor berita Antara.

Laode menjelaskan bahwa jalan tengah yang dicari adalah bagaimana mempertemukan rencana pemerintah, badan usaha, dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang sudah ditandatangani dalam rencana PoD, dengan keinginan masyarakat untuk mengoptimalkan kebermanfaatan pengembangan gas Blok Andaman. “Jangan sampai ada anggapan bahwa ‘ini gasnya dialirkan ke Jawa’. Bukan seperti itu, ya,” kata Laode.

Ia juga menyampaikan bahwa gas dari blok Andaman sudah memiliki calon pembeli, salah satunya adalah BUMN yang bergerak di pengelolaan pupuk. “Sudah ada (pembeli). Nanti secara lengkapnya akan disampaikan. BUMN. Calonnya, salah satunya Pupuk,” ujarnya.

Dukungan Pemprov Aceh untuk Investasi Lokal

Sebelumnya, Gubernur Aceh juga telah menyurati Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Dalam suratnya, Gubernur Aceh meminta pengalokasian gas Mubadala dapat digunakan untuk industri di Aceh. Selain itu, ia juga memohon penundaan sementara PoD atau dokumen perencanaannya karena masih adanya perbedaan pendapat antara pemerintah pusat dan Aceh.

Sekretaris Daerah Pemprov Aceh, M Nasir, mengatakan bahwa Gubernur Aceh tidak menolak proyek lapangan gas Tengkulo South Andaman dan Mubadala Energy sebagai investornya. Permohonan tersebut hanya sebatas agar pengolahan gas dilaksanakan langsung di daratan Aceh. Pemerintah Aceh, lanjutnya, sangat mendukung iklim investasi yang positif dan terus mendorong adanya penanaman modal di Aceh.