Detak.news — Pemerintah Indonesia berencana membangun Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) melalui tahapan pembangunan yang akan dilaksanakan di Jakarta dan Bali. Tahap awal operasional PFII diproyeksikan dimulai dari Jakarta selama masa transisi yang diperkirakan memakan waktu dua hingga tiga tahun, sebelum kemudian dikembangkan lebih lanjut ke Bali.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa pemerintah telah mempersiapkan dua lokasi strategis untuk pengembangan PFII, yaitu di Jakarta dan Bali. Prioritas diberikan pada lokasi yang dinilai paling siap agar operasional PFII dapat segera direalisasikan. “Ada beberapa tempat disiapkan. Memang disiapkan satu lokasi di Jakarta yang gedungnya sudah ada. Nanti akan diumumkan kalau semuanya sudah siap,” ujar Airlangga di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kamis (23/7/2026).

Penentuan lokasi tersebut didasarkan pada kesiapan pembangunan untuk mempercepat realisasi proyek. “Pertimbangannya mana yang low hanging fruit atau yang paling cepat bisa kita dirikan,” tutur Airlangga lebih lanjut.

CEO Danantara Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani, menambahkan bahwa target pengembangan PFII adalah dalam dua hingga tiga tahun ke depan. Selama periode transisi, pusat keuangan internasional ini akan beroperasi dari Jakarta sebelum ekspansi ke Bali. “Mungkin di masa transisi dalam dua sampai tiga tahun ke depan, dibuat dulu di Jakarta selama masa transisi. Sebelum nanti akan lebih dikembangkan di Jakarta dan juga di Bali,” jelas Rosan.

Rosan memaparkan bahwa PFII akan dilengkapi dengan berbagai institusi pendukung, mencakup lembaga usaha jasa keuangan, kelembagaan pendukung, lembaga arbitrase, hingga pengadilan khusus PFII. Pemerintah juga berencana mengajukan usulan penempatan pejabat dan aparatur untuk lembaga-lembaga tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.

Untuk tahap awal di Jakarta, operasional PFII akan memanfaatkan Menara Danareksa sebagai pusat kegiatan. “Kalau di Jakarta kami akan menggunakan salah satu gedung kita, kebetulan Menara Danareksa itu adalah gedung baru juga. Rencananya kita akan pergunakan pada saat kita men-setup financial center di Jakarta dulu,” terang Rosan.

Pemerintah berharap masa transisi ini dapat dimanfaatkan untuk menarik minat investor internasional. Rosan mengungkapkan bahwa pemerintah telah bertemu dengan 11 investor dari berbagai negara saat kunjungan ke Bali untuk memperkenalkan konsep PFII. “Responsnya sudah sangat-sangat positif mengenai keberadaan financial center yang akan ada di Indonesia ini,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan bahwa pembiayaan PFII akan melibatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Danantara, dengan perkiraan porsi pendanaan utama berasal dari Danantara. “Untuk pendanaan. Namun saya perkirakan enggak besar-besar amat, karena yang digelontorkan oleh Danantara menurut saya sih lebih dari cukup. Ini kan untuk jaga-jaga saja,” terang Purbaya.

Selain Danantara, investor yang beroperasi di PFII juga diharapkan memberikan kontribusi pembiayaan. Dalam skema ini, APBN akan berfungsi sebagai bantalan (backstop) untuk kebutuhan pendanaan tertentu, terutama dalam mendukung operasional di masa awal. “Danantara cukup besar uangnya, bukan APBN. Namun in case mereka kekurangan uang untuk membayar gaji-gaji (hakim)-nya bisa ditutup oleh APBN untuk sementara dalam jangka waktu tertentu. Jadi enggak semuanya APBN, jadi special case,” pungkas Purbaya.