Detak.news — Lembaga pemeringkat internasional Moody’s Ratings kembali menyuarakan kekhawatirannya terkait ketidakpastian kebijakan dan risiko keberlanjutan fiskal di Indonesia. Moody’s memperingatkan potensi risiko penurunan ekonomi diproyeksikan masih akan terus berlanjut.

Vice President Sovereign Risk Division Moody’s Martin Petch menyatakan, meski terdapat beberapa perkembangan positif, keseimbangan risiko ekonomi Indonesia justru bergeser ke arah yang “sedikit lebih negatif”. Hal ini dilaporkan Bloomberg internasional pada Selasa (21/7/2026).

Kondisi ini terjadi setelah Moody’s menurunkan prospek (outlook) utang Indonesia menjadi negatif pada Februari 2026. “Tekanan ekonomi mulai bermunculan, terutama setelah meletusnya konflik Iran. Kami melihat beban subsidi membengkak secara signifikan, dan hal ini memberikan tekanan besar pada anggaran fiskal untuk tahun ini serta tahun depan,” ujar Petch.

Pandangan Moody’s ini mencerminkan kecemasan para investor yang masih berlanjut terhadap agenda ekonomi Presiden Prabowo Subianto. Kekhawatiran mengenai disiplin fiskal, independensi bank sentral, serta meningkatnya peran pemerintah di sektor-sektor strategis telah menekan pasar keuangan Indonesia sepanjang tahun ini. Gelombang aksi jual oleh investor bahkan menempatkan obligasi, nilai tukar rupiah, dan saham Indonesia ke dalam jajaran aset dengan kinerja terburuk di kawasan regional.

Salah satu sorotan utama Moody’s adalah keberadaan PT Danantara Sumberdaya Indonesia, lembaga baru yang dibentuk pada Mei lalu untuk mengawasi ekspor bahan mentah. Kurangnya kejelasan mengenai mandat dan kewenangan lembaga tersebut dinilai makin menambah kecemasan investor terkait intervensi negara yang kian besar.

Selain itu, Moody’s menilai sempitnya basis penerimaan negara menjadi hambatan yang semakin membatasi pemerintah. Kondisi ini membuat ruang gerak fiskal menjadi sangat sempit untuk mendanai program-program ambisius, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG). “Hingga saat ini, kami belum melihat adanya langkah yang signifikan dalam memperluas basis penerimaan negara,” tegas Petch.

Meski demikian, terdapat beberapa catatan positif. Pemerintah Indonesia telah memangkas anggaran program makan siang gratis di tengah lonjakan biaya subsidi energi guna memastikan defisit anggaran tetap berada di bawah batas aman undang-undang. Sejumlah pejabat pemerintah juga tengah meninjau ulang anggaran belanja untuk mengidentifikasi potensi penghematan lainnya.

Di sisi lain, tidak semua lembaga pemeringkat memiliki pandangan yang sama. S&P Global Ratings baru-baru ini tetap mempertahankan peringkat investment grade (layak investasi) Indonesia dengan prospek stabil. Penilaian ini menunjukkan optimisme S&P bahwa kekuatan kredit fundamental Indonesia masih tetap terjaga.

Masa enam bulan hingga 12 bulan ke depan diprediksi akan menjadi periode krusial. Moody’s mengaku akan terus memantau dengan cermat kecukupan cadangan devisa, kredibilitas kebijakan, kesehatan BUMN, serta tata kelola di tubuh PT Danantara. Menurut Petch, hal terpenting adalah memastikan apakah arah kebijakan pemerintah sudah bergerak ke jalur yang benar.

Ia menegaskan, ekspansi belanja fiskal dalam skala besar tanpa diimbangi reformasi penerimaan negara akan menjadi sinyal yang sangat mengkhawatirkan bagi profil kredit Indonesia.

Sorotan lembaga pemeringkat global terhadap kondisi ekonomi Indonesia dipicu oleh transisi kebijakan anggaran pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Langkah pemerintah meluncurkan berbagai program skala besar, seperti makan siang gratis dan pembentukan badan pengelola sumber daya strategis PT Danantara, membutuhkan dukungan dana yang sangat besar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Di saat yang sama, ketegangan geopolitik global dan gejolak harga energi dunia meningkatkan beban subsidi pemerintah secara mendadak. Kombinasi antara tingginya komitmen belanja negara dan keterbatasan penerimaan pajak mendorong lembaga pemeringkat internasional seperti Moody’s untuk mencermati efektivitas tata kelola serta tingkat disiplin fiskal Indonesia guna mencegah pembengkakan defisit anggaran di masa depan.