Detak.news — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa penyelesaian kewajiban proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) akan diupayakan agar tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah sedang menyiapkan skema pembiayaan yang memanfaatkan instrumen di luar APBN, termasuk penggunaan special mission vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan.

Purbaya menjelaskan, pemerintah akan meminimalkan penggunaan APBN dalam pembayaran utang proyek Whoosh agar tidak mengganggu alokasi anggaran untuk program pemerintah lainnya. “Whoosh itu walaupun di pemerintah, tapi akan kita kecilkan semaksimal mungkin dana APBN yang dipakai untuk membayar Whoosh, tapi dikelola oleh kami,” ujar Purbaya di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (23/7/2026).

Pemerintah telah menyiapkan skema penyelesaian kewajiban proyek tersebut, namun rincian mekanisme baru akan diungkap setelah seluruh proses pembahasan dan administrasi rampung. Saat ditanya mengenai potensi penggunaan APBN, Purbaya menyatakan Kementerian Keuangan memiliki sejumlah SMV yang dapat dialihfungsikan sebagai sumber pembiayaan alternatif. “Enggak. Kan saya punya banyak special mission vehicle,” katanya.

SMV adalah lembaga khusus di bawah Kementerian Keuangan yang bertugas menjalankan fungsi strategis seperti pembiayaan pembangunan, investasi, penjaminan, dan pengelolaan aset negara. Purbaya belum merinci SMV mana yang akan dilibatkan dalam skema ini. “Nanti kita kasih tahu begitu itu clear,” ucapnya.

Lebih lanjut, Purbaya menyatakan pemerintah masih menghitung berbagai opsi pembiayaan untuk meminimalkan beban APBN. “Nanti kita hitung untuk sedapat mungkin mengurangi beban APBN. Jadi anggaran APBN-nya tidak terganggu,” tegasnya.

Mengenai kemungkinan pemanfaatan dana hasil penerbitan Panda Bond, Purbaya menegaskan instrumen tersebut belum ditetapkan sebagai sumber pendanaan proyek Whoosh. Menurutnya, Panda Bond diterbitkan untuk menutup defisit APBN. “Ini kan untuk menutup defisit kita. Nanti ke depan apakah pakai itu, nanti kita lihat seperti apa,” ujarnya.

Purbaya menambahkan bahwa rincian skema pembiayaan Whoosh akan diumumkan setelah seluruh proses perhitungan dan administrasi selesai. “Whoosh kan belum, skemanya belum saya kasih tahu kan,” kata Purbaya.

Instruksi Prabowo

Sebelumnya, Purbaya menyatakan bahwa mekanisme penyelesaian kewajiban PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) pada prinsipnya telah disiapkan. Namun, implementasinya masih menunggu proses pengalihan pengelolaan KCIC dari Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara kepada Kementerian Keuangan. “Skemanya kita tunggu kapan dikasih ke saya, baru kita beresin. Tapi udah clear gimana cara beresinnya,” kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Ia menjelaskan penyelesaian kewajiban KCIC merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Kementerian Keuangan akan mengoptimalkan berbagai instrumen pembiayaan di luar APBN. “KCIC-nya. Kan sekarang masih di Danantara, nanti akan diserahkan ke saya. Karena kan perintah Pak Presiden kita yang beresin gitu. Tapi enggak harus APBN kepake, saya punya skema tertentu di mana ada tools-tools, vehicle-vehicle kita di luar yang sekarang ada bisa menangani KCIC,” tuturnya.

Purbaya memastikan keputusan pengalihan pengelolaan KCIC kepada Kementerian Keuangan telah ditetapkan dan saat ini sedang dalam proses administrasi oleh Danantara sebelum dilaporkan kepada Presiden. “Ini lagi proses administrasinya. Itu udah diputusin, sebenarnya udah putus, tinggal proses administrasinya sedang berjalan. Begitu Danantaranya kita clear, udah selesai. Nanti baru kita lapor lagi ke Presiden,” terangnya.