Detak.news — Presiden Prabowo Subianto memaparkan visi pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai pilar utama dalam membangun sistem ekonomi kerakyatan yang lebih efisien dan berkeadilan. Koperasi ini ditargetkan tidak hanya berfungsi sebagai penyalur kebutuhan pokok, tetapi juga menjadi tulang punggung rantai pasok nasional hingga ke tingkat desa.

Arahan ini disampaikan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (20/7/2026). Pembangunan 30.000 dari total sekitar 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ditargetkan rampung pada akhir 2026. Program yang awalnya dirancang untuk memutus praktik rentenir ini dinilai memiliki potensi ekonomi yang jauh lebih besar.

Prabowo menekankan bahwa koperasi dapat menjadi instrumen strategis untuk memperkuat rantai pasok nasional dan meningkatkan efisiensi distribusi barang. “Menghemat ratusan triliun rupiah,” ujarnya, menjelaskan potensi manfaat ekonomi dari program ini.

Dilengkapi Gudang, Truk, hingga Apotek

Setiap Koperasi Merah Putih akan dilengkapi dengan kapasitas operasional yang memadai. Rencananya, setiap koperasi akan memiliki dua truk operasional, gudang penyimpanan, kamar pendingin (cold storage), apotek, bengkel, serta gerai untuk mendukung penyaluran barang bersubsidi.

Gudang akan dimanfaatkan untuk menyimpan hasil panen petani, sementara kamar pendingin berfungsi menjaga kualitas komoditas pangan agar tidak cepat rusak dan nilai ekonominya tetap terjaga. Di wilayah pertanian, koperasi juga akan memiliki bengkel untuk memperbaiki alat dan mesin pertanian (alsintan).

Pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan gerai diharapkan dapat membuat distribusi barang bersubsidi menjadi lebih tepat sasaran dan meminimalkan penyimpangan. Foto pramuniaga yang merapikan produk di Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Cikiwul, Bekasi, Jawa Barat, pada Jumat (20/2/2026) menunjukkan aktivitas di salah satu gerai tersebut.

Pemerintah Bangun Rantai Pasok Terintegrasi

Pembiayaan pembangunan koperasi bersumber dari dukungan dana pemerintah melalui skema tertentu, namun kepemilikannya tetap berada di tangan masyarakat. Bagi pemerintah, ini adalah langkah pertama dalam sejarah Republik Indonesia untuk memiliki rantai pasok nasional yang terintegrasi dari tingkat pusat hingga desa.

“Untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, pemerintah akan punya, jalur akan punya suatu pegangan rantai pasok, supply chain, retail chain, dari pusat sampai ke desa, pertama kali dalam sejarah,” ungkap Prabowo.

Sistem ini akan memudahkan pemerintah memantau ketersediaan barang antardaerah, sehingga distribusi dapat dilakukan lebih cepat ketika terjadi kekurangan pasokan. “Tidak bisa (ada kelangkaan), karena kita akan mengerti di mana langka, di mana lebih. Suatu desa kelebihan telur, di desa lain kurang, kita akan paham dan mengerti. Dan kita akhirnya akan lebih baik dan lebih cepat untuk mengendalikan inflasi,” katanya.

Pangkas Peran Perantara

Prabowo menyoroti panjangnya rantai distribusi pangan yang kerap menyebabkan petani menerima harga jual rendah, sementara konsumen harus membeli dengan harga tinggi. Berdasarkan laporan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, sebagian besar keuntungan justru dinikmati oleh para perantara (middleman).

“Jadi yang dinikmati oleh petani hanya 30%, sepertiga, yang dinikmati oleh konsumen 30%, yang 40% dinikmati oleh middleman. Ya sulit untuk ada kemakmuran,” imbuh Prabowo.

Melalui Koperasi Merah Putih, pemerintah menargetkan margin distribusi berada pada kisaran 5%-10%. Hal ini diharapkan dapat memberikan harga yang lebih baik bagi petani, keuntungan bagi koperasi, dan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat.

Prabowo memperkirakan efisiensi ekonomi dari program ini dapat mencapai sekitar Rp 250 triliun. Perputaran uang di masyarakat diproyeksikan meningkat hingga dua sampai empat kali lipat dari nilai tersebut. “Kalau minimal 2 kali berarti Rp 600 triliun atau Rp 500 triliun minimal akan beredar di rakyat kita di bawah. Kalau sampai 3 kali, 4 kali itu kita bisa bayangkan. Jadi ini saya kira sangat strategis,” kata Presiden.

Foto perangkat desa memeriksa kendaraan motor roda tiga operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, pada Selasa (2/6/2026), mengilustrasikan dukungan logistik program ini.

Akui Ada Potensi Penyimpangan

Prabowo mengakui program Koperasi Merah Putih memiliki potensi penyimpangan, serupa dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, ia menegaskan bahwa potensi tersebut bukan alasan untuk menghentikan program, melainkan menjadi tantangan yang harus diselesaikan melalui pengawasan dan penegakan hukum.

Presiden menyatakan keprihatinannya atas upaya sebagian pihak yang berupaya mengambil keuntungan pribadi dari program yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk menindak pelanggaran, namun menekankan pentingnya pendekatan yang bijaksana agar tidak mengganggu tujuan utama pembangunan.

“Tentunya kita butuh kearifan kadang-kadang, waktunya kapan, di mana, bagaimana. Karena kita ingin menyehatkan badan Indonesia. Kalau ada orang umpamanya kena kanker: jalan pintas bisa potong aja tangannya, kita potong aja kakinya, kan begitu. Tapi mungkin dengan ketepatan, dengan terapi, dengan teknologi, kita bisa tanpa terlalu merusak badan, sama,” pungkas Prabowo.